Masih Terkendali, Pusat Belum Tetapkan PMK Jadi Wabah di NTB

0
Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian, Nasrullah dan rombongan, saat meninjau kandang komplek ternak sapi di Desa Kelebuh Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah (Loteng), Kamis, 19 Mei 2022. (Suara NTB/kir)

Praya (Suara NTB) – Pemerintah pusat belum menetapkan status bencana non alam atau wabah dalam kasus penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menjangkiti ternak sapi di NTB, khususnya Pulau Lombok. Karena sampai sejauh ini penyebaran penyakit tersebut dinilai masih terkendali. Meski data yang ada menunjukkan, sekitar 1.500 ekor ternak sapi yang terjangkit PMK.

Serangan penyakit tersebut juga masih belum begitu luas. Baru ditemukan di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Lombok Barat (Lobar) serta Lombok Timur (Lotim) saja. Bahkan di Lobar baru berupa suspect. Pun demikian, upaya pencegahan dan pengendalian tetap dan akan terus dilakukan. Guna menekan potensi penyebaran penyakit tersebut.

‘’Kalau penetapan status wabah PMK baru Jawa Timur (Jatim) dan Aceh saja. Kalau untuk NTB, khususnya Pulau Lombok belum sampai penetapan status wabah PMK,’’ terang Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian, Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc., saat meninjau kandang komplek ternak sapi di Desa Kelebuh Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah (Loteng), Kamis, 19 Mei 2022.

Dari laporan yang masuk, jumlah ternak yang terjangkit PMK memang cukup banyak. Dengan serangan terbanyak terjadi di Loteng. Namun tingkat kesembuhannya juga cukup tinggi. Dengan nol kasus kematian. Sehingga pemerintah pusat menilai penyebaran PMK masih tergolong terkendali.

“Di Desa Kelebuh tempat awal mula penyakit PMK muncul, dari 63 ekor ternak yang terjangkit, 60 ekor diantaranya sudah sembuh. Artinya, dengan penyebaran penyakit ini cukup terkendali,’’ terangnya.

Pemerintah pusat sendiri juga akan berupaya maksimal membantu menangani penyakit tersebut dengan menyediakan obat-obatan yang diperlukan di daerah-daerah yang terkena serangan PMK. Guna memudahkan upaya pengendalian, komunikasi dan koordinasi di masing-masing daerah juga sudah dibentuk crisis center. Dengan pengendali masing-masing kepala daerah.

‘’Keberadaan crisis center ini juga berfungsi untuk mengatur arus ternak, mengkoordinasikan upaya penanganan selain sebagai pusat informasi terkait penyebaran PMK,’’ ujarnya.

Ke depan pemerintah pusat juga akan melaksanakan program vaksinasi massal. Untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut kepada ternak yang masih sehat. Sementara bagi ternak yang terjangkit dan sembuh memiliki imunitas secara alami.

Sejauh ini program vaksinasi sudah dilaksanakan. Namun masih secara terbatas. Mengingat, stok vaksin sampai saat ini juga masih terbatas. Pemerintah pusat sendiri masih mendatangkan vaksin dari luar. Mengingat, untuk vaksin dalam negeri sampai saat ini masih dalam proses pengembangan.

‘’Kemungkinan untuk vaksin dalam negeri baru akan tersedia di bulan Agustus mendatang. Jadi untuk vaksinasi sekarang ini masih menggunakan vaksin luar. Sehingga sasarannya juga masih dalam skala terbatas. Belum dalam skala massal,’’ tandas Nasrullah. (kir)

Tiitle Ads