Warga Kurang Sehat Diminta Tetap Pakai Masker di Ruang Terbuka

0
Hj Sitti Rohmi Djalilah (Suara NTB/ris)

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah mulai melonggarkan aturan pandemi Covid-19 yaitu dengan memperbolehkan masyarakat untuk tidak memakai masker di ruang terbuka. Hal tersebut merupakan langkah awal memulai transisi dari pandemi ke endemi sesuai dengan kebijakan yang diumumkan sebelumnya oleh Presiden Jokowi.

Wakil Gubernur NTB Dr. Hj Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, apa yang disampaikan oleh Presiden terkait pelonggaran dalam penggunaan masker di ruang terbuka bisa diikuti oleh masyarakat NTB. Namun demikian, bagi masyarakat yang sedang kurang sehat agar tidak melepas maskernya untuk memberi keamanan dan kenyamanan bagi orang lain.

“Kita ikuti saja apa yang disampaikan Presiden, karena memang NTB Alhamdulillah setelah lebaran tidak ada lonjakan kasus, setelah MotoGP tidak ada lonjakan kasus, kita syukuri dengan sama-sama bertanggung jawab. Kalau di luar ruangan boleh buka masker, namun harus ingat yang sakit harus sadar diri. Artinya yang sedang flu, batuk, yang panas badannya ya jangan kemudian bebas pakai masker,” kata Wakil Gubernur NTB kepada Suara NTB, Rabu, 18 Mei 2022.

Wagub mengatakan, kasus Covid-19 di NTB sudah sangat landai. Dua pekan setelah lebaran dengan pelonggaran aktivitas masyarakat pun terlihat tidak memberi dampak pada kenaikan kasus Covid di dalam daerah. Sebagai contoh, per tanggal 17 Mei kemarin kasus aktif Covid-19 di NTB tinggal 9 kasus di seluruh NTB. “ Rumah sakit pun sudah kosong dari pasien Covid-19,” ujarnya.

Meskipun Presiden sudah mengeluarkan statemen soal dibolehkannya mencopot masker di ruangan terbuka, Pemprov NTB tidak akan memberikan surat edaran kepada kabupaten/kota atau kepada masyarakat secara umum, sebab masyarakat dipandang sudah paham dengan kondisi pandemi yang sudah landai tersebut.

“Kalau pelonggaran tidak perlu kita kasi tau lagi, terlebih sudah banyak yang tidak pakai masker ( di ruang terbuka). Surat edaran biasanya kita keluarkan kalau yang berkaitan dengan upaya pendisiplinan. Kalau sesuatu yang membebaskan saya pikir tak perlu pakai surat edaran,” katanya.

Wagub mengatakan, landainya kasus Covid-19 di NTB tidak terlapas dari tingginya capaian vaksinasi, baik vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua. Bahkan vaksinasi booster juga mulai beranjak tinggi. Berdasarkan data tanggal 17 Mei 2022, vaksinasi dosis pertama sudah mencapai 98,45 persen, vaksinasi dosis kedua 86,09 persen dan vaksin booster baru mencapai 24,40 persen. Begitu juga vaksin anak sudah mencapai 81,08 persen untuk dosis pertama dan 67,52 persen untuk dosis kedua.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebagaimana termuat di laman resmi kemkes.go.id mengatakan,pelonggaran penggunaan masker juga dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan situasi Covid-19 di dunia. Menurut Budi, berdasarkan pengamatan Kemenkes pada perkembangan Covid-19 di Indonesia dan global, masyarakat Indonesia sudah memiliki daya tahan terhadap varian virus baru dengan cukup baik, yang secara ilmiah dibuktikan melalui sero survey. Dan secara praktis dan realitanya dibuktikan dengan kasus di Indonesia yang cenderung menurun dan relatif lebih kecil untuk varian yang sama dibandingkan negara-negara lain seperti China, Taiwan, dan Amerika Serikat.

Menurutnya, ada sejumlah pengecualian yang mengharuskan seseorang memakai masker, antara lain berkegiatan di ruangan tertutup dan di transportasi public. Masker masih diwajibkan untuk populasi rentan (lansia, memiliki penyakit komorbid, ibu hamil, dan anak yang belum divaksin), dan bagi mereka yang bergejala seperti batuk, pilek, dan demam.

“Kelompok tersebut masih diwajibkan memakai masker untuk melindungi diri dari penularan. Kemudian untuk yang bergejala batuk-batuk, bersin-bersin sebaiknya tetap menggunakan masker,” tutur Menkes Budi.

Pemerintah juga melonggarkan aturan perjalanan dalam negeri dan luar negeri. Bagi pelaku perjalanan yang sudah divaksin lengkap tidak perlu melakukan pemeriksaan PCR atau antigen.

“Inilah dua keputusan penting yang merupakan langkah awal untuk transisi dari pandemi menjadi endemi,” ucap Menkes Budi.

Dikatakan Menkes, pemerintah bisa melakukan relaksasi aturan lainnya apabila kondisi penularan kasus Covid-19 makin lama makin terkendali, pasien Covid-19 yang masuk dan dirawat di rumah sakit juga makin lama makin sedikit, dan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan dirinya semakin tinggi.(ris)

Tiitle Ads