Temuan Dewan, Sejumlah Paket Proyek Percepatan Jalan Tahun Jamak Tidak Selesai Tepat Waktu

0
Pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD NTB saat melakukan pengawasan lapangan terhadap pengejaran paket proyek jalan tahun jamak.(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Komisi IV DPRD Provinsi NTB yang membidangi urusan infrastruktur dalam Rapat Paripurna Penyampaian laporan komisi-komisi terhadap LKPJ Gubernur tahun 2021 pada Rabu, 18 Mei 2022 mengungkapkan hasil pengawasannya berupa sejumlah temuan lapangan terhadap pengerjaan proyek percepatan jalan tahun jamak.

Melalui juru bicara Komisi IV, Lalu Pelita Putra mengungkapkan bahwa sejumlah ruas jalan dalam proyek percepatan jalan tahun jamak tersebut ternyata tidak sesuai dengan yang dilaporkan yakni belum selesai 100 persen sampai dengan waktu yang sudah ditentukan dalam kontrak kerja.

“Berdasarkan hasil pantauan lapangan komisi IV terhadap dua paket pekerjaan jalan Keruak-Labuhan Haji dengan panjang 6,99 kilometer dan jembatan Korleko Lombok Timur, dilaporkan dalam LKPJ Gubernur sudah selesai realisasi 100 persen. Fakta di lapangan dan hasil wawancara kami dengan kontraktor serta dinas PU pekerjaan jalan tersebut baru mencapai 91 persen,” ungkap Pelita.

Lanjut disampaikan Pelita sesuai dengan kontrak kerja, paket pekerjaan jalan Keruak-Labuhan Haji dan jembatan Korleko tersebut dimulai tanggal 14 Desember 2020 dan berakhir pada tanggal 8 Mei 2022 kemarin. Dengan kondisi di lapangan maka pengerjaan proyek tersebut sudah lewat waktu, dan diperkirakan baru akan tuntas pada Bulan Juli mendatang.

Kondisi serupa juga ditemukan Komisi IV pada paket 6 pekerjaan yang ada di Kota Mataram yakni Jalan Ade Irma Suryani, Jalan Prabu Rangka Sari, Jalan Brawijaya, dan Simpang Tanah Haji. Dimana dalam laporan LKPJ Gubernur disampaikan sudah selesai 100 persen.

“Padahal dalam kunjungan kerja kami di lapangan tanggal 12 Mei menemukan pekerjaan masih belum selesai, masih berlangsung. Demikian juga dengan paket 7 Jalan Catur Warga, Jalan Pendidikan, dan Jembatan Karang Sukun. Lebih parah lagi, di samping realisasinya masih rendah juga sudah berakhir kontraknya tanggal 4 Mei kemarin,” ungkap Pelita.

Lebih jauh disampaikan Politisi PKB itu bahwa Komisi IV juga banyak menemukan kesimpangsiuran data dalam LKPJ Gubernur tahun 2021. Dalam laporan capaian kinerja pemantapan jalan provinsi tahun 2019-2023 dilaporkan sampai tahun 2020 sebesar 80,05 persen dari target RPJMD sebesar 80,76 persen. Disampaikan Pelita terdapat perbedaan angka ketika dibandingkan dengan angka resmi yang tertera dalam dokumen RPJMD.

“Kesimpangsiuran angka-angka dalam LKPJ Gubernur ini makin memperkuat keyakinan kami bahwa LKPJ Gubernur tidak sesuai dengan fakta lapangan. Kemudian persentase pemantapan jalan terjadi peningkatan relatif kecil dari target dan tidak signifikan dibandingkan dengan pagu anggaran di tahun 2021 sebesar Rp225 miliar lebih hanya meningkatkan kemantapan jalan sebesar 0,06 persen dari target RPJMD 83,95 persen menjadi 84,01 persen,” tutupnya. (ndi)

Tiitle Ads