40 Persen Belanja Negara untuk UMKM, Ekonomi NTB Bisa Tumbuh 1,71 Persen Jika Instruksi Presiden Dilaksanakan

0
Wahyudin. (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Salinan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Aturan ini mulai berlaku sejak 3 Maret 2022.

Inpres ini ditujukan kepada 10 pihak, yakni para menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Jaksa Agung RI, Panglima TNI, Kapolri, para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, para Gubernur Serta Para Bupati/Walikota. Badan Pusat Statistik (BPS) menghitung, jika inpres ini dilaksanakan, maka pertumbuhan ekonomi rata-rata terbantu naik 1,71 persen. Kepala BPS Provinsi NTB, Drs. Wahyudin, MM juga mengatakan kenaikan pertumbuhan ekonomi ini pun sama terjadi sebesar itu di Provinsi NTB.

Wahyudin mengatakan, ketika masyarakat, atau sebagian besar di kabupaten/kota menggunakan 40 persen saja dari anggaran yang disediakan, dan membeli bahan yang dipergunakan ke produk-produk UMKM dalam negeri, maka ekonomi akan terdongkrak pertumbuhannya. “Kenapa, karena UMKM banyak sekali. Ketika mereka (UMKM) mendapatkan dana belanja dari pemerintah, maka bisa menghidupkan sebagian besar masyarakat sekitar, atau kepada anggota keluarganya. Artinya uang yang diterima dari belanja negara ini bisa meluber ke tetangga dan keluarga,” jelas Wahyudin.

Dengan begitu, efek dominonya, semua bisa berproduksi kembali. Dalam membelanjakan anggaran negara ini, menurut Wahyudin, jika memungkinkan, bisa dibelanjakan  lebih dari 40 persen, atau 50 persen, maka efek pertumbuhan ekonominya akan semakin besar. “Kalau dengan belanja 40 persen saja anggaran negara, hasilnya ekonomi tumbuh 1,71 persen, apalagi jika dibelanjakan lebih besar. Kita mendorong itu,” imbuhnya.

Semoga anggaran yang ada di instansi, di OPD, bisa dibelanjakan sesuai instruksi presiden. Karena itu, menurutnya penting kebijakan ini dikawal agar benar-benar terealisasi. (bul)

Tiitle Ads