Lahan Pabrik Porang di Pengawisan Sekotong Tak Bermasalah

0
H. Fauzan Khalid. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menegaskan lahan yang menjadi calon lokasi pembangunan pabrik Porang di Dusun Pengawisan Desa Sekotong Barat clear and clean alias tidak bermasalah. Lahan itu dulunya milik Pemda namun sudah tukar guling dengan perusahaan yang kini memiliki lahan itu.

Dengan dibangunnya pabrik Porang ini, Masyarakat akan diuntungkan. Karena disamping porang petani diserap oleh pabrik, warga juga bisa dipekerjakan. Ditemui di kantornya, Bupati menerangkan silsilah lahan tersebut. Lahan itu dulu sekitar tahun 1994 milik Pemda, saat itu Bupati dijabat oleh almarhum  HL Mujitahid. Dalam prosesnya, lahan itu menjadi milik PT Reskanayatama. Itu setelah dilakukan tukar guling dengan beberapa tanah.

Diantaranya,  tersebar di Desa Batu Putih seluas 30 hekhar, lapangan di Sekotong Barat dan beberapa pasar. Lahan hasil tukar guling inipun sedang dalam proses pensertifikatan ini BPKAD. “Jadi sekarang lahan itu milik PT Reskanayatama. Yang diketahui oleh masyarakat itu lahan milik Pemda. Itu betul, tapi sudah diruislagh (tukar guling) waktu bupati dijabat almarhum Mamik Mujitahid. Dan dokumennya Insya Allah lengkap di BPKAD,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan, Pemda sangat terbuka dengan investor baik wisata dan lainnya. Bahkan kata dia, Pemda cukup lelah meyakinkan pihak investor supaya dibangun pabrik Porang. Karena kalau ada pabrik ini, tentu tidak saja Lobar yang untung.  Akan tetapi daerah lain, seperti Loteng dan Lotim untuk menanam Porang. Untuk menanam Porang bisa manfaatkan Hkm karena tidak merusak pohon. Namun bisa ditanam tumpang sari. Bayangkan saja, kalau di Lobar ada 30 ribu hektar lahan Hkm ditanami Porang akan sangat bermanfaat untuk masyarakat. Itu bicara baru dari sisi Porang, belum lagi tenaga kerja di pabrik. Ia pun telah memberikan syarat kepada pihak perusahaan, prioritas yang bekerja di pabrik harus masyarakat lokal.

Namun ia sangat menyayangkan ada beberapa orang yang mempersoalkan. Menurutnya, hanya empat orang yang mempermasalahkan. Padahal sudah ada keputusan pengadilan bahwa lahan itu milik pihak perusahaan. Bahkan kara dia, lahan pengganti itu telah terpakai untuk pasar dan lapangan. Dikhawatirkan kalau ini dihambat terus, investor akan lari. Dan perlu diketahui kata Dia kalaupun ini (pembangunan pabrik) terus dihambat, lahan ini tidak bisa dialih statuskan karena pihak perusahaan sudah punya dokumen lengkap seperti Sertifkat.

“Karena itu, lebih baik kita welcome, toh manfaatnya untuk masyarakat,” kata dia. Lebih-lebih untuk diketahui kata dia, pabrik ini akan memproduksi hingga produk akhir. Sehingga bisa dilakukan ekspor. “Sehingga banyak manfaat untuk masyarakat, fiskal daerah. Belum lagi kalau ini jalan investor lain akan masuk karena Lobar aman,” tegas dia. Sejauh ini informasi yang diperoleh bahwa tender pengerjaan pabrik sudah ada pemenang.

Terkait Warga yang meminta perlindungan ke Pemda Lobar, karena diduga merasa diintimidasi. Pihaknya tentu akan memberikan perlindungan kepada warga. Yang dipertanyakannya, justru oknum LSM luar Lobar yang masuk mempermasalahkan.

Sementara itu Kamis kemarin, puluhan warga Desa Sekotong Barat mendatangi Kantor Bupati Lobar. Mereka meminta perlindungan Pemkab dari sejumlah oknum warga sindikat tanah. Bahkan, sebagian warga sejak lama diintimidasi oknum sindikat itu. Salah seorang warga yang tak mau disebutkan namanya, mengatakan, mereka memang sudah lama tinggal di Sekotong Barat. Dulu, sejumlah orang mengimingi mereka mendapat tanah di sana. “Baru beberapa tahun ini kami tahu kalau tanah itu dulu kas desa. Mana bisa diambil-ambil saja semaunya,” kata dia.

Setelah tahu status tanah, warga mulai bertanya kepada pihak yang mengajak mereka menduduki lahan tersebut. Ironisnya, pertanyaan itu malah dijawab dengan intimidasi. Tekanan semakin kencang terhadap warga yang dimintai keterangan oleh pihak berwajib soal status lahan itu.

Warga lain, mengaku sudah sadar kesalahan di masa lalu dan ingin memperbaikinya. Warga sadar telah menduduki lahan tanpa hak gara-gara iming-iming sejumlah pihak. “Kami mau hidup tenang. Minta tolong Bapak Bupati agar melindungi kami,” kata dia. Warga gelisah karena mafia tanah di Sekotong Barat telah menghambat rencana pembukaan sejumlah usaha di sana. Padahal, aneka usaha itu diharapkan bisa menyediakan lapangan kerja bagi warga. (her)

Tiitle Ads