Cegah Mafia Tanah, Kejari Bima Ingatkan Kades dan Lurah Tak Tarik Pungli Program PTSL

Bima (Suara NTB) -Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima melalui Subsi Perdata dan Tata Usaha Negara memberikan penyuluhan dan edukasi ke sejumlah Kelurahan dan Pemerintah Desa (Pemdes) terkait program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Penyuluhan bersama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Aparat Kepolisian tersebut sudah berlangsung pada 11 Kelurahan di wilayah Kota Bima dan 5 Desa di wilayah Kabupaten Bima.
“Kami bersama BPN dan Kepolisian memberikan penyuluhan agar program PTSL berjalan dengan tepat sasaran. Kejari berperan dan memastikan program PTSL telah berjalan secara benar sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Bima, Andang Setyo Nugroho, SH .

Selain itu, lanjutnya langkah penyuluhan dan edukasi dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan mafia tanah. Selain itu, juga mencegah adanya praktek-praktek penyimpangan oleh oknum pejabat tertentu.
“Dari program ini oknum pejabat terkait “biasanya” menarik keuntungan dari praktek pungutan liar (pungli) yang besarannya bervariasi,” katanya.
Karena berdasarkan regulasi dan ketentuan yang ada, biaya yang dibebankan dalam program PTSL hanya untuk pra sertifikasi sebesar Rp350 ribu. Biaya itu untuk keperluan pemesanan patok, materai, dokumentasi dan dan ongkos petugas Desa/Kelurahan.
“Sesuai yang diatur dalam SKB, wilayah NTB tidak boleh lebih dari Rp350 ribu. Jika ada biaya diatas itu atau penarikan yang lainnya dipastikan 100 persen pungli,” ujarnya.

Untuk itu, Andang mengingatkan Pejabat Pemerintah Desa dan Kelurahan terutama Kepala Desa dan Lurah untuk tidak menarik biaya atau pungutan apapun dalam program PTSL. Karena adanya penarikan biaya akan bertentangan dengan ketentuan dan peraturan.
“Apabila ditemukan pratek-praktek yang demikian, kami imbau masyarakat agar melaporkan kepada pihak berwajib salah satunya Kejaksaan,” tegasnya.

Andang menambahkan pelaku yang melakukan pungli atau menarik biaya dalam mengurus sertifikat tanah dapat dijerat dengan Pasal 12 e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (uki/*)




Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Latest Posts

Inilah Model Baju Koko Terbaru Tahun 2022

Model baju koko terbaru selalu muncul hampir di setiap...

Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Harus Terintegrasi dalam Dokumen Perencanaan

Mataram (Suara NTB)-Kementerian BPN/Bappenas terus mendorong pemerintah daerah di...

Jadi Tuan Rumah Berbagai Event Internasional, Bukti Keberhasilan Pembangunan Infrastruktur di NTB

Mataram (suarantb.com)—Terselenggaranya berbagai event internasional di NTB menjadi salah...

Gali Pesan yang Tersirat dan Tersurat Lewat Pameran Wastra

Mataram (Suara NTB) – Pameran wastra NTB resmi dibuka...