Pilkada Serentak Diputuskan Digelar 27 November 2024

0
Agus Hilman. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Selain memutuskan waktu pelaksanaan pemilu untuk pemilihan Presiden/Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Rapat kerja Pemerintah, DPR dengan penyelenggara pemilu juga memutuskan waktu pelaksanaan Pilkada serentak yakni pada tanggal 27 November 2024.

“Ya selain diputuskan terkait tanggal pelaksanaan pemilu 2024 pada 14 Februari. Rapat kerja pemerintah, DPR dengan KPU dan Bawaslu kemarin itu juga menetapkan waktu pelaksanaan pilkada 2024, yang jatuh hari Rabu tanggal 27 November,” ucap Anggota KPU NTB, Agus Hilman kepada Suara NTB, kemarin.

Disampaikan Hilman pada dasarnya untuk waktu pelaksanaan pilkada serentak itu sudah menjadi ketentuan undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan pelaksanaan Pilkada. Dimana dalam undang-undang tersebut sudah disebutkan Pilkada dilaksanakan pada Bulan November 2024.

“Pilkada serentak dilaksanakan November 2024 itu sudah jadi ketentuan undang-undang. Hanya saja kemarin itu juga diputuskan tanggal pelaksanaannya. Sehingga keputusan rapat kemarin itu memberikan kepastian pilkada November 2024 itu dilaksanakan tanggal berapa,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan Hilman dengan adanya kepastian waktu pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024 tersebut. Bisa memberikan ruang kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk melakukan persiapan. Karena ada kepastian jeda waktu antara pemilu dan pilkada meskipun digelar dalam tahun yang sama.

“Antara rentang 14 Februari pelaksanaan pemilu dan 27 November untuk pilkada. Tentu ini memberikan ruang bagi penyelenggara untuk melakukan persiapan. Karena ada ada space waktu beberapa bulan antara Februari dengan bulan November,” jelasnya.

Diketahui sebelumnya penentuan waktu pelaksanaan pemilu sempat terjadi tarik menarik antara usulan pemerintah dilaksanakan bulan Mei dan KPU tetap pada usulan awalnya Februari. Bahkan KPU mengeluarkan opsi untuk mendudukkan pelaksanaan Pilkada serentak ketahun 2025 jika pemerintah ngotot pemilu mau dipaksa Bulan Mei.

“Karena terlalu riskan bagi penyelenggara kalau waktu pelaksanaan pemilu dengan pilkada terlalu pendek. Risikonya akan banyak terjadi benturan tahapan-tahapan krusial pemilu dengan Pilkada kalau terlalu dekat jaraknya,” jelas Hilman. (ndi)