Penilaian dari KPK, Pencegahan Korupsi Keuangan Desa dan Pajak Daerah di Lobar Masih Rendah

0
Hademan (Suara NTB/ist)

Giri Menang (Suara NTB) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan nilai terhadap capaian pencegahan korupsi di Lombok Barat melalui Monitoring Centre for Preventation (MCP) pada tahun 2021. Berdasarkan data sementara yang diperoleh dari situs MCP KPK tanggal 20 Januari lalu, dari delapan area penilaian MCP KPK. Dua area di antaranya nilainya masih rendah, yakni tata kelola keuangan desa dan optimalisasi pajak daerah.

Dari data sementara progres MCP di laman resmi KPK. Untuk Lobar, nilai MCPnya mencapai 89 persen. Terdapat delapan area penilaian MCP KPK itu, di antaranya, dari nilai tertinggi diperoleh oleh Pengadaan Barang dan jasa dengan nilai 88,5 persen, perencanaan dan penganggaran APBD mendapatkan nilai 87,1 persen, management ASN 86 persen, perizinan 85,7 persen, pengawasan APIP 83,9 persen, management aset daerah 81,8 persen. Sedangkan untuk dua area, di antaranya tata kelola keuangan desa mendapatkan nilai paling rendah 62,2 persen dan optimalisasi pajak daerah memperoleh nilai 68,7 persen.

Dikonfirmasi terkait data ini, Inspektur pada Inspektorat Lobar Hademan ditemui akhir pekan kemarin mengatakan mengacu data sementara tanggal 17 Januari Lobar urutan ketiga tertinggi capaian MCP KPK. “Lobar nomor ketiga tertinggi capaian MCP KPK, penilaian ini belum final,” katanya.

Sejauh ini input data sudah ditutup, namun masih menunggu hasil verifikasi terakhir, data MCP KPK ini belum final.

Data ini pun terus bergerak, karena kalau masuk hasil verifikasi terakhir maka nilainya tentu terus bergerak. Dari sekian banyak area yang dinilai MCP KPK, ada beberapa indikator yang perlu digenjot, yakni tata kelola keuangan desa dan optimalisasi pajak daerah. Konteks MCP KPK ini, lanjut dia, pihaknya melakukan input data dari OPD terkait ke situs KPK

Kepala Dinas PMD Lobar Hery Ramadhan mengatakan pihaknya belum tahu progres terbaru dari MCP KPK ini. “Belum tahu kita kondisi terakhir,”kata Heri.

Diakui kendala dalam penilaian MCP ini, tidak ada yang signifikan. Karena nilai tata kelola keuangan desa tahun lalu bagus. “Tapi kalau sekarang belum dirilis,” ujarnya.

Indikator penilaian tata kelola keuangan desa itu diantaranya laporan tepat waktu dan realisasinya. Dan indikator-indikator lainnya. (her)

Tiitle Ads