Lampaui Rata-rata Nasional, Realisasi Belanja Pemulihan Ekonomi Daerah di NTB

0
Sudarmanto (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Belanja Pemulihan Ekonomi Daerah (PED) di Provinsi NTB digunakan untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Total Realisasi PED di Provinsi NTB sampai dengan tanggal 26 November 2021 sebesar Rp 187,67 Miliar atau 61.71%, dan berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 50,67%.

Adapun sembilan Pemda dengan realisasi di atas rata-rata yaitu Kabupaten Dompu menjadi daerah dengan realisasi PED tertinggi dengan persentase 91,42%. Selanjutnya Loteng, Kabupaten Bima, Lombok Timur, Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Mataram, Lobar, dan Provinsi NTB.

“Ada dua Pemda di bawah rata-rata yaitu, Lombok Utara dan Kota Bima dengan realisasi terendah 20,70%,” kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB Sudarmanto saat menyampaikan rilis kinerja APBN 2021 di kantornya, Rabu, 12 Januari 2022.

Ia mengatakan, realisasi PED sampai tanggal 26 November 2021 masih rendah, karena sebagian besar masih dalam pelaksanaan kegiatan dan masih dalam proses penyiapan administrasi sebagai pendukung pembayaran oleh perangkat daerah yang mengelola kegiatan-kegiatan terkait. “ Namun berdasarkan konfirmasi data dari Kabupaten Lombok Utara bahwa realisasi PEDnya sampai dengan 31 Desember 2021 telah mencapai  85,44%,” terangnya.

Sementara itu total earmarked (penggunaan dana yang diarahkan) DAU – DBH di Provinsi NTB sebesar Rp  329.19 Miliar atau 57,51%. Capaian ini juga berada di atas rata-rata nasional sebesar 49,04%. Sebanyak delapan Pemda dengan realisasi di atas rata-rata yaitu Kabupaten Sumbawa (tertinggi 70,60%), Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Dompu, Provinsi NTB,  Kabupaten Lombok Timur, dan Kota Mataram. Sementara tiga Pemda di bawah rata-rata yaitu Kabupaten Sumbawa Barat, Lobar, dan Lombok Tengah menjadi daerah yang terendah 37,67%.

Realisasi tersebut diatas sesuai data sampai dengan 26 November 2021 yang dipengaruhi oleh tingkat kebutuhan daerah dengan memperhatikan perkembangan tingkat kasus Covid-19 di daerah tersebut.

“Berdasar konfirmasi dari Kabupaten Lobar dan Sumbawa Barat bahwa realisasi Earmarked sampai dengan 31 Desember 2021 Lombok Barat telah mencapai 61,18%, sedangkan Sumbawa Barat telah mencapai 77,92%,” ujarnya.

Earmarked DAU – DBH merupakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan dan belanja prioritas dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan dampak yang ditimbulkan baik dari sisi ekonomi maupun perlindungan sosial yang dianggarkan melalui refocusing DAU dan atau DBH dengan besaran paling sedikit 8% DAU. Dana itu juga dianggarkan paling sedikit 8% DBH bagi daerah yang tidak mendapat alokasi DAU, serta penerimaan umum APBD jika pendanaan melalui DAU/DBH belum mencukupi. Earmarked DAU DBH digunakan untuk penanganan Covid-19, dukungan vaksin, dukungan kelurahan, insentif nakes dan Belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas.(ris)