Izin Langsung Diterbitkan Pusat, Pemda Lobar Khawatir Rawan Terjadi Pelanggaran Tata Ruang

0
Warga yang sedang mengurus izin di Kantor DPMPTSP. Berlakunya UU Cipta Kerja, pemerintah pusat bisa menerbitkan izin tanpa melibatkan pemerintah daerah. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Diberlakukannya UU Cipta Kerja dinilai berdampak positif dan negatif bagi daerah. Dampak positifnya, tentunya mempercepat proses izin. Namun di satu sisi dampak negatifnya, izin langsung diterbitkan pusat tanpa melibatkan pemda, baik kajian atau rekomendasi dari bawah, sehingga dikhawatirkan rawan melanggar RTRW. Terutama usaha skala risiko rendah dan sedang dengan kisaran nilai Rp5 miliar ke bawah

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lobar H. Ahmad Subandi mengatakan, dalam pengurusan izin usaha diterbitkan pusat melalui aplikasi OSS. Tiga kali perubahan OSS ini, terakhir OSS RBA atau berbasis risiko. “Usaha yang berisiko ringan, sampai nilai Rp5 miliar cukup NIB (Nomor induk berusaha). Syaratnya hanya, KTP, NPWP, dan email, keluar sudah izinnya. Tidak perlu memperhatikan tata ruang, tak perlu urus rekomendasi dari bawah (desa),” jelasnya, Selasa, 11 Januari 2022.

Menurutnya dengan proses izin dari pusat langsung yang menerbitkan, tentunya akan menimbulkan masalah ke depan. Pasalnya, pihak pengusaha yang mau membangun cukup menggunakan NIB. Mereka bisa langsung mengurus ke pusat, tanpa harus meminta izin ke daerah. Persoalannya, pembangunan harus tepat dengan tata ruang dan peruntukan. “Tapi izin NIB langsung diterbitkan oleh menteri. Ini los-losan dan longgar. Ini kami khawatirkan rawan melanggar tata ruang,” ujarnya.

Pihaknya khawatir pelanggaran tata ruang terjadi. Karena kontrol Pemda tidak ada dari sisi proses perizinan. Dengan adanya izin langsung dari pusat tentu Pemda tidak ada dasar melakukan tindakan.  Kondisi ini tidak saja dialami Lobar, namun daerah lain juga. Apalagi bicara ritel modern, pihak Pemda melakukan moratorium penerbitan izin. Tentu pihaknya akan menyampaikan telaahan ke pimpinan. Pihaknya mengkaji seperti apa kondisi di lapangan. Apalagi kalau terjadi gejolak di bawah akibat penerbitan izin dari ritel modern di Lobar.

Seharusnya semua kegiatan usaha dan pembangunan itu sesuai dengan RTRW dan tata ruang. Kalau peruntukkan tak sesuai dengan tata ruang, maka Pemda akan bermasalah nantinya. Dengan kebijakan ini, tentu kewenangan perizinan di daerah dipangkas. Namun demikian pihaknya selaku bawahan di daerah tentu mengikuti kebijakan pusat, karena itu sudah tersistem dari pusat.  (her)