Hadirkan Kenyamanan Berinvestasi

0
H. Zulkieflimansyah (Suara NTB/ham)

GUBERNUR NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc., menegaskan komitmen Pemprov NTB yang ingin menghadirkan investasi yang tenang, aman dan nyaman, khususnya di Gili Trawangan. Dalam membangun ekonomi sebuah negara, ujarnya, tidak bisa maju, kalau investor yang berinvestasi tidak ada.

Untuk itu, tugas pemerintah adalah mengawal jalannya investasi, termasuk memuliakan kontrak yang sudah ditandatangani oleh investor dan pemerintah. Tidak hanya itu, pemerintah harus menghargai investor yang menjalankan investasi di satu daerah. Menurutnya, tidak mungkin pemerintah bisa menarik investor untuk datang berinvestasi, jika main putus kontrak.

‘’Tidak mungkin ada investasi menarik bagi investor kalau kita itu sedikit-dikit putus kontrak . Tak ada investor yang mau datang ke daerah kita kalau sedikit-dikit kita putus kontrak. Kita harus memuliakan pelaku-pelaku usaha dengan baik,” ujar Gubernur saat memberikan di hadapan masyarakat Gili Trawangan yang menghadiri penandatanganan kesepakatan/kerjasama pemanfaatan tanah antara Pemprov NTB dengan warga yang tinggal di lahan milik Pemprov NTB di Gili Trawangan, Selasa, 11 Januari 2022.

Pada kesempatan ini Gubernur menyebut pertemuannya bersama jajaran dengan masyarakat Gili Trawangan merupakan berkah sekaligus pentingnya tetap  merajut silaturrahmi. Gubernur juga mengaku, mengurus masyarakat dengan berbagai kompleksitas bagi seorang pemimpin bukanlah perkara gampang jika tidak menjalani strateginya dengan baik. Untuk itu, setiap persoalan akan tuntas dengan baik dengan cara-cara  baik dan pemimpin harus benar-benar serius untuk mengatasinya.

Selain itu, ujarnya, Pemprov NTB sudah memberikan kesempatan pada salah satu investor untuk membangun Gii Trawangan menjadi lebih  baik. Namun, selama ini apa yang diharapkan belum bisa sesuai harapan. Dalam berinvestasi, tambahnya, masyarakat tidak boleh menderita atau takut.

Jika investor sudah berkali-kali diberikan peringatan dan diberitahu secara baik, baik, tapi tidak dilaksanakan, maka putus kontrak harus dilaksanakan. ‘’Namun perlu diketahui memutuskan kontrak pun tidak gampang, Namun tujuan akhirnya bagaimana menyelamatkan masyarakat agar bisa menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri,” ujarnya.

Hal yang lebih penting, tambahnya, penandatanganan ini dilakukan agar ada kepastian hukum serta masyarakat tidak lagi ditakut-takuti apalagi diteror. Meski demikian, diakuinya, keputusan ini tidak menyenangkan semua orang.  Selain itu, penandatanganan Ini dilakukan untuk meyakinkan masyarakat pemerintah serius menangani Gili Trawangan ini sebaik-baiknya. Dengan penandatanganan ini, merupakan bukti konkrit dengan alas hukum yang sudah jelas.  (ham)