Masa Sanggah Selesai, Peserta Lulus CPNS Diminta Segera Lengkapi Pemberkasan Dokumen

0
Muhammad Nasir (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Masa sanggah penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021 sudah selesai dilakukan 3 Januari 2022 lalu. Tiga peserta CPNS yang tidak lulus seleksi melakukan sanggahan ke Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Penerimaan CPNS tidak ada satupun yang diterima. Untuk itu, peserta CPNS yang sudah dinyatakan lulus seleksi segera mengisi daftar riwayat hidup serta menyampaikan dokumen pemberkasan secara elektronik mulai 7 Januari hingga 21 Januari 2022.

‘’Terkait masa sanggah ada 3 orang yang mengajukan. Tapi tidak diterima, karena berkaitan dengan urusan pusat. Jadi sanggahan ke Panselnas berkaitan dengan skor, jadi semua sudah dijawab Panselnas. Jadi tugas kami memberikan hasil jawaban Panselnas ke peserta yang mengajukan sanggahan, jika hasil sanggahan ditolak. Karena sudah habis masa sanggah, kita umumkan kelulusan,’’ tegas Kepala Badan, 7 Januari 2022.

Dijelaskannya, di dalam pengumuman yang disampaikan lewat website BKD, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta. Hal ini didasari Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Nomor 14083/B-MP.01.01/SD/D/2021 tertanggal 27 Desember 2021 perihal Pengusulan NIP PNS secara elektronik.

Untuk itu, ujarnya, bagi peserta yang dinyatakan lulus diharap segera melengkapi berkas persyaratan yang dibutuhkan hingga 21 Januari 2022. Jika ada peserta yang memberikan pertanyaan atau ragu terhadap beberapa persyaratan yang diajukan pihaknya mempersilakan menghubungi Kantor BKD NTB atau helpdesk yang selalu siap menjawab pertanyaan para peserta.

Pihaknya tidak ingin peserta yang dinyatakan lulus tidak memenuhi syarat administrasi atau dinyatakan tidak bisa dilanjutkan, karena persyaratan yang diserahkan belum lengkap. ‘’Jadi silakan, yang dinyatakan lulus, jika ada yang masih kurang, seperti SKCK, surat bebas narkoba sudah jelas dalam pengumuman. Tapi yang namanya teman-teman ini masih ada keraguan. Jika malas ke kantor BKD, bisa lewat WA dan langsung dijawab sama teman-teman yang piket selama 24 jam,’’ tambahnya.

Diakuinya, banyak yang bertanya ke BKD menanyakan terkait persyaratan yang dibutuhkan, terutama peserta yang berada di seputaran Mataram atau Pulau Lombok. Tapi yang rumahnya di Pulau Sumbawa, ada yang langsung ke WA pribadi  dan helpdesk yang sudah disiapkan.  Menurutnya, yang datang bertanya, karena masih ada keraguan terkait lokas harus mengurus SKCK atau surat bebas narkoba. Begitu juga lokasi mengurus surat bebas narkoba, di mana pun bisa dilakukan, asalkan di rumah sakit pemerintah, BNN yang memiliki alat tes lengkap, tidak ada masalah.

Sementara terkait pemberkasan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Muhammad Nasir mengaku, pihaknya sudah mulai input data. Sekarang ini, pihaknya sudah memiliki data yang lulus tahap 1 dan pusat menginginkan agar berkas PPPK diurus sejak sekarang. Namun, masa tes PPPK belum selesai membuat pihaknya mengusulkan ke pemerintahy pusat agar pemberkasan dilakukan bersamaan antara PPPK yang lulus tahap I dan III, karena formasi jadi 1. ‘’Untuk itu, kami bersurat ke pusat, apa sebaiknya tes tahap 3 selesai dan masa sanggah juga sudah selesai, baru kita ajukan berkas. Pengajuan berkas boleh, tapi dilihat dari TMT (Terhitung Mulai Tanggal). Namun, surat yang dikirim ke pusat belum ada jawaban,’’ tambahnya.

Jika pihaknya mengusulkan berkas PPPK tahap pertama, akunya, yang belum tes atau yang lulus tahap dua dan masih dalam masa sanggah jadi pertanyaan. Untuk itu, pihaknya mengusulkan menseragamkan penerimaan PPPK, baik di provinsi, kabupaten/kota sama tanggal mulainya, supaya tidak ada yang jadi masalah di masyarakat. Selain itu, dalam rapat pada bulan Desember 2021 lalu antara BKD, BKDPSDM kabupaten/kota, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dicapai kata sepakat, jika proses pengusulan berkas PPPK dilakukan setelah pengumuman tes tahap 3 selesai. (ham)