Temuan Ombudsman, Penyaluran BPNT di Lobar Diduga Langgar Aturan

0
Tim Ombudsman RI saat melakukan FGD soal temuan penyaluran BPNT di Lobar. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Berdasarkan temuan Ombudsman RI Perwakilan NTB, penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui agen e warung di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) diduga bermasalah. Beberapa temuan tersebut, menyangkut teknis penyaluran bantuan yang diduga melanggar aturan pedoman umum (Pedum) tentang bantuan sembako.

E-Warung sebagai penyalur bantuan melakukan pemaketan bantuan. Dan jumlah E-Warung di suatu daerah sebarannya tidak merata sehingga keluarga penerima manfaat (KPM) mengambil bantuan ke E-Warung di luar Lobar. Sehingga itu melanggar ketentuan dalam Pedum program bantuan sembako atau familiar disebut BPNT.

Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan pada Ombudsman RI perwakilan NTB, Arya Wiguna mengatakan pihaknya melakukan kajian cepat fokus pada kompetensi e warung dalam penyaluran BPNT atau program sembako. Pihaknya melakukan serangkaian pemeriksaan lapangan, di 10 kecamatan yang ada di Lobar.

Hasil temuannya, beberapa E-Warung yang tidak kompetensi. Misalnya, ada temuan E-Warung yang tidak menjual bahan pangan. Sebagaimana diamanahkan dalam ketentuan pedoman umum. Contoh, E-Warung tidak menjual bahan pangan, hanya konter saja. Sehingga penjualan pangan pada saat pencairan saja. Akibatnya untuk melihat kualitas bahan pangan yang disalurkan tidak ada. ‘’Sehingga terjadi pemaketan bantuan BPNT ini, padhal dalam aturan (Pedum) itu tidak boleh,’’ jelas Arya.

Lebih lanjut dijelaskan, dalam pemaketan bantuan itupun ditentukan jumlahnya. Misalnya beras, buah-buahan, daging maupun sayuran. Ada juga ditemukan E-Warung memberikan bantuan di luar ketentuan. Seperti KPM diberikan minyak. Kemudian temuan lain jumlah sebaran E-Warung tidak merata. Ada daerah yang banyak E-Warung, namun ada daerah sangat sedikit.

Sehingga banyak KPM di Lobar mengambil atau menggesek di E-Warung luar wilayah Lobar seperti di Kota Mataram. Itu ditemukan di wilayah perbatasan, seputaran Labuapi. “Ini sebenarnya tidak boleh mengacu Pedum, sehingga ada pelanggaran di sana,’’ ujarnya. Hal ini susah dikontrol oleh dinas, karena jumlah SDM di dinas tidak cukup mengontrol dari sekian banyak E-Warung yang ada di Lobar.

Namun dari temuan Ombudsman tersebut, tidak ada temuan yang sifatnya fatal atau ada pemotongan dan intervensi dari dinas atau pihak Pemda. Temuannya hanya bersifat teknis. Akan tetapi ada beberapa oknum pendamping yang diduga memaksa mengambil di agen tertentu.

Terkait temuan ini pihaknya sudah menyampaikannya ke pihak dinas. Pihaknya juga sudah mengadakan FGD mengundang para pihak terkait, termasuk Dinsos, BRI,kKoordinator daerah. Pihaknya memaparkan soal temuan ini. Termasuk ia menyarankan pihak Pemda agar membuat surat perjanjian kerjasama (PKS) antara agen E-Warung dengan pihak bank sehingga jelas apa yang menjadi hak dan tanggung jawab E-Warung dalam program BPNT ini. ‘’Kami juga sampaikan ke pihak dinas, perlu evaluasi terhadap E-Warung yang menjadi catatan kami, termasuk dengan BRI,’’ imbuhnya.

Selain itu, harus ada kepastian ketersediaan pangan yang dijual E-Warung sesuai ditentukan dalam aturan Pedum. Diakui dari temuannya, banyak juga E-Warung sesuai dengan ketentuan pedoman umum yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Kadis Sosial Lobar, L. Martajaya mengatakan pihaknya sudah menindaklanjuti temuan Ombudsman. Pihaknya bersama Ombudsman dan BRI sudah melakukan MoU. Salah satu yang menjadi temuan, terkait surat PKS antara BRI dan agen. ‘’Itu memang belum ada, ini kita tindaklanjuti dengan buat surat PKS antara BRI dengan agen,’’jelasnya.

Temuan lain, Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) tidak boleh dibantu oleh agen ketika menggesek. Sehingga pihaknya pun akan mengimbau kepada KPM agar belajar menarik sendiri.

Mengenai agen E-Warung yang terlalu banyak melayani KPM, sementara di aturan tidak boleh. Pihaknya akan meminta agen yang ada agar bisa lebih jauh melayani. Supaya tidak terlalu gemuk melayani KPM di satu agen. ‘’Kita imbau agen mengikuti dan menaati aturan sesuai juklak juknis dan Pedum,”ujarnya.

Menurutnya, temuan di Lobar tidak ada yang fatal. Karena hanya bersifat teknis. Ia menambahkan, komponen bantuan BPNT itu meliputi komponen karbohidrat, protein hewani, protein nabati, buah-buahan dan sayuran. Jenisnya, seperti beras,daging, kacang-kacangan dan sayur serta buah-buahan. “Nilai bantuan Rp 200 ribu,”sebut dia. (her)