Laporan Tepat Waktu, Kunci Perbaikan Tata Kelola DBHCHT di NTB

Mataram (Suara NTB) – Laporan yang tepat waktu dari kabupaten/kota di NTB, merupakan salah satu kunci perbaikan tata kelola Dana Bagi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di NTB. Demikian yang mengemuka dalam evaluasi penggunaan DBHCHT Semester I Tahun Anggaran 2021 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) NTB baru-baru ini.

Evaluasi ini digelar seiring dengan upaya mengoptimalkan penggunaan DBHCHT di Provinsi NTB agar sesuai dengan target. Tahun 2021, Provinsi NTB memperoleh DBHCHT sebesar Rp318 miliar dan akan meningkat menjadi Rp329 miliar pada tahun 2022.

Rapat evaluasi diikuti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lingkup Pemprov NTB dan Kabupaten/Kota se – NTB di Hotel Jayakarta  Lombok Barat, Kamis, 11 November 2021. Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si., mengatakan di tengah kekurangan pendapatan daerah maupun transfer pusat yang menurun. Dengan adanya DBHCHT, Pemda harus bersyukur. DBHCHT harus digunakan untuk mengoptimalkan pembangunan dengan sebaik-baiknya dan dirasakan manfaatnya oleh petani tembakau.

Bappeda selaku Sekretariat DBHCHT mengkoordinasikan penyaluran dan monitoring penggunaan DBHCHT di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB. Penggunaan DBHCHT harus patuh terhadap Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Penggunaan DBH CHT, baik yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dialokasikan untuk mendanai program kegiatan pada bidang kesejahteraan masyarakat sebesar 50 persen, bidang penegakan hukum 25 persen dan bidang kesehatan 25 persen. “Yang harus digencarkan di bidang penegakan hukum adalah memberantas peredaran cukai ilegal. Ini harus dimaksimalkan khususnya Bea Cukai Mataram dan Bea Cukai Sumbawa dan dukungan kita semua,” kata Iswandi.

Tahun 2022,  Pemprov NTB akan membangun Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) yang direncanakan berlokasi di Lombok Timur sebagai salah satu terobosan pemanfaatan DBHCHT agar tepat sasaran.

Sebagaimana diketahui, tahun 2021, Provinsi NTB mendapatkan DBHCHT dari Pemerintah Pusat sebesar Rp318 miliar. DBHCHT sebesar Rp318 miliar tersebut dibagi untuk Pemprov NTB dan 10 Pemda kabupaten/kota sesuai ketentuan yang ada.

Pemprov NTB mendapatkan DBHCHT sebesar Rp95,6 miliar lebih, Bima Rp11,2 miliar, Dompu Rp5,5 miliar, Lombok Barat Rp17,18 miliar. Kemudian Lombok Tengah Rp51,56 miliar, Lombok Timur Rp59,88 miliar, Sumbawa Rp10,1 miliar, Sumbawa Barat Rp3,2 miliar, Lombok Utara Rp9,98 miliar, Kota Mataram Rp52,05 miliar dan Kota Bima sebesar Rp2,3 miliar.

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda NTB, Iskandar Zulkarnain, S.Pt., M.Si., yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (15/11) siang kemarin menjelaskan, penggunaan DBHCHT di masing-masing OPD mengacu kepada PMK No.206 Tahun 2020. Selain menggelar rapat evaluasi pekan kemarin, rapat koordinasi dengan OPD terkait juga dilakukan beberapa kali secara daring maupun luring.

“Dari proporsi yang ada untuk DBHCHT itu, 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat, 25 persen untuk penegakan hukum dan 25 persen untuk bidang kesehatan.  Itu yang kami sebar ke OPD-OPD yang ada di provinsi,” kata Iskandar.

Iskandar menyebutkan, tahun 2022, terjadi peningkatan yang cukup signifikan perolehan DBHCHT untuk Provinsi NTB. Provinsi NTB akan mendapatkan DBHCHT sebesar Rp329 miliar. Ia mengatakan peningkatan ini berkat penyampaian laporan yang tepat waktu dari kabupaten/kota.

Kemudian penggunaan DBHCHT di NTB sesuai dengan proporsi yang diatur dalam PMK No.206 Tahun 2020. “Supaya alokasi DBHCHT meningkat maka proporsi penggunan dana itu harus sesuai dengan PMK 206. Kemudian ketaatan kita dalam menyampaikan laporan ke pusat,” jelas Iskandar.

Selanjutnya, setiap kegiatan yang disampaikan harus ada outputnya yang jelas. Serta program dan sub kegiatan di OPD harus disesuaikan dengan PMK 206. “Kalau itu sudah kita laksanakan, insya Allah peningkatan akan ada. Tentu juga ditentukan oleh jumlah produksi tembakau dan jumlah cukai hasil tembakau yang kita dapat,” terangnya. (nas/aan)

perbakin



Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Lahan PDAM Hendak Diserobot, Satpol PP Cari Pelaku yang Timbun Tanah...

0
Dompu (Suara NTB) - Lahan pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Dompu seluas 22,3 are di jalan lingkar utara Karijawa Dompu diduga hendak diserobot warga. Sejumlah...

Latest Posts

Lahan PDAM Hendak Diserobot, Satpol PP Cari Pelaku yang Timbun Tanah Uruk di Lahan PDAM

Dompu (Suara NTB) - Lahan pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten...

Pemprov NTB Dorong Peningkatan Waktu Kunjungan ke Gili Trawangan

Mataram (Suara NTB) – Tak cukup sehari dua hari,...

Polisi Tembak Tersangka Perampok dan Pemerkosa

Selong (Suara NTB) - Satuan Reskrim Polres Lombok Timur...

Triathlon Ironman 70.3, Diikuti Ribuan Peserta dari 32 Negara

Giri Menang (Suara NTB) - Perhelatan Triathlon Ironman internasional...

Lima Kapal Pesiar Dijadwalkan Singgah di Gili Mas

Giri Menang (Suara NTB) - Lima kapal pesiar dijadwalkan...