Rincian Pemanfaatan dan Komponen Penegakan Hukum DBHCHT di NTB

0
Kepala Bappeda NTB H. Iswandi saat bergabung di salah satu kegiatan penegakan hukum melibatkan Bea Cukai Mataram dan Sat Pol PP. (ist)
ads top adsamman

Mataram –Pemerintah Provinsi NTB serius memberantas peredaran rokok ilegal di daerah. Wujud keseriusan itu dengan alokasi anggaran 25 persen dari total transfer pusat ke daerah, peruntukan penegakan hukum dimaksud.

Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si menjelaskan, ada dua skema utama dalam upaya pemberantasan peredaran rokok illegal melalui penegakan hukum itu. Pihaknya sebagai insiator dan dalam pelaksanaan bersama sama penegak hukum.

Dalam pelaksanaanya diperlukan pengaturan realisasi sesuai juklak juknis.
Pertama, pendanaan kegiatan pemberantasan BKC ilegal diutamakan untuk mendukung operasional kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan instansi terkait yang mendukung tugas pokok dan fungsi DJBC.

Kedua, Pemerintah Daerah membuat rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan di bidang penegakan hukum bekerjasama dengan Kantor Wilayah DJBC setempat atau Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat.

Rincian perintukan penegakan hukum terdistribusi ke sejumlah OPD, dengan rincian :
Dinas Perindusterian sebesar Rp 12 miliar
Peruntukan pembentukan pengolahan dan pengembangan kawasan tertentu hasil tembakau

Dinas Pertanian dan Perkebunan sebesar Rp 20,2 miliar

Biro Perekonomian Setda NTB
Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang undangan di bidang cukai kepada masyarakat atau pemangku kepentingan

Sat Pol PP Provinsi NTB Rp 3,5 miliar
Pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai illegal meliputi hasil tembakau. Penyiapan sarana dan prasarana penegakan hukum di bidang cukai.

Bappeda Provinsi NTB sebesar Rp 3,5 miliar
Peruntukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan

Dinas Komunikasi dan Informatika Rp 1 miliar
Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang cukai
Media komunikasi, media cetak, majalah, brosur, poster, stiker, baliho dan spanduk. Media elektronik seperti radio, telev isi dan videotron. Media dalam jaringan.

Bappenda sebesar Rp 403 juta
Peruntukan operasi bersama pemberantasan barang kena cukai illegal dengan kantor wilayah Bea Cukai setempat yang diinisiasi pemerintah.

Sebagaimana diketahui, Provinsi NTB sebagai penghasil tembakau, berhak mendapat dana transfer dari pusat dalam bentuk dana cukai. Disebut dengan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau DBHCHT, setidaknya Provinsi NTB mendapat Rp 318.716.620.000. Anggaran ini tidak ujug ujug dipakai, namun harus sesuai dengan nomenklatur juklak jukis. Sebanyak 25 persen dari dana transfer itu diperuntukkan bagi penegakan hukum sesuai skema yang disebutkan.

Ketahui Regulasinya

Untuk meningkatkan penerimaan daerah dari bagi hasil cukai hasil tembakau, Pemprov NTB bersama Bea Cukai dan pemangku kepentingan terkait, terus mengkampanyekan gerakan gempur rokok ilegal. Kampanye ini mengedepankan pentingnya masyarakat mengetahui berbagai regulasi atau ketentuan di bidang cukai. Salah satunya, adalah ketentuan yang mengatur sanksi bagi pengedar rokok ilegal.

Pengedar atau penjual rokok ilegal termasuk melakukan pelanggaran yang dapat berpotensi sebagai pelanggaran pidana. Sanksi untuk pelanggaran tersebut mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54 berbunyi: “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Sementara, dalam Pasal 56 berbunyi: “Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. (tim)