Diskominfotik Dorong Galakkan Kampanye Rokok Ilegal

0
Kadiskominfotik Provinsi NTB, Dr. Najamuddin Amy. (Suara NTB/ist)
ads top adsamman

Mataram – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfotik) salah satu instansi yang diberi tanggungjawab untuk menggalakkan kampanye rokok illegal. Berbagai cara ditempuh, menonjolkan  upaya persuasif karena lebih efektif untuk pencegahan.

Kadiskominfotik NTB, Dr. Najamuddin Amy menjelaskan, saat ini Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama berbagai pihak terkait, terus menggalakkan pencegahan dan pemberantasan rokok ilegal.

“Upaya ini dilakukan melalui berbagai cara. Dari penertiban, edukasi hingga sosialisasi terkait cukai illegal,” kata Najamuddin Amy.

Menurutnya, kampanye mencegah peredaran rokok ilegal, perlu dilakukan untuk membantu optimalisasi penerimaan negara dari cukai. Sebab harus diakui, cukai menjadi salah satu sektor penyumbang penerimaan negara terbesar.

“Selain itu, Pemerintah Provinsi NTB juga mendorong penyadaran masyarakat tentang rokok tidak berizin. Juga, meningkatkan kesadaran produsen rokok terhadap penggunaan cukai illegal,” tandasnya.

Pemerintah Provinsi NTB saat ini tengah serius memberantas peredaran rokok ilegal di daerah. Wujud keseriusan itu dengan alokasi anggaran 25 persen dari total transfer pusat ke daerah, peruntukan penegakan hukum.

Ada dua skema utama dalam upaya pemberantasan peredaran rokok illegal melalui penegakan hukum itu. Pemprov sebagai insiator dan dalam pelaksanaan bersama sama penegak hokum seperti Kantor Bea Cukai Mataram dan Bea Cukai Wilayah.

Dalam pelaksanaanya diperlukan pengaturan realisasi sesuai juklak juknis.
Pertama, pendanaan kegiatan pemberantasan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal diutamakan untuk mendukung operasional kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan instansi terkait yang mendukung tugas pokok dan fungsi Direktorat Jendral Bea Cukai (DJBC).

Kedua, Pemerintah Daerah membuat rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan di bidang penegakan hukum bekerjasama dengan Kantor Wilayah DJBC setempat atau Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat.

Kaitan ini, peruntukan penegakan hukum terdistribusi ke sejumlah OPD, salah satunya dengan sasaran Diskominfotik Provinsi NTB.

Dalam hal ini, Diskominfotik mendapat alokasi Rp 1 miliar untuk kampanye pencegahan dan pemberantasan rokok illegal.
Data itu terdistribusi untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang cukai.

Melibatkan media sebagai sarana komunikasi. Seperti media cetak, majalah, brosur, poster, stiker, baliho dan spanduk. Juga pelibatan media elektronik seperti radio, telev isi dan videotron dan media dalam jaringan lainnya.

Ketahui Regulasinya

Untuk meningkatkan penerimaan daerah dari bagi hasil cukai hasil tembakau, Pemprov NTB bersama Bea Cukai dan pemangku kepentingan terkait, terus mengkampanyekan gerakan gempur rokok ilegal. Kampanye ini mengedepankan pentingnya masyarakat mengetahui berbagai regulasi atau ketentuan di bidang cukai. Salah satunya, adalah ketentuan yang mengatur sanksi bagi pengedar rokok ilegal.

Pengedar atau penjual rokok ilegal termasuk melakukan pelanggaran yang dapat berpotensi sebagai pelanggaran pidana. Sanksi untuk pelanggaran tersebut mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54 berbunyi: “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Sementara, dalam Pasal 56 berbunyi: “Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. (tim)