Retribusi Pasar di Mataram Banyak yang Bocor

Mataram (Suara NTB) – Dinas Perdagangan Kota Mataram, perlu mengencangkan ikat pinggang. Pasalnya, retribusi pasar diprediksi tak mencapai target. Kebocoran yang terjadi harus segera diantisipasi. Sistem elektronik dinilai sebagai solusi alternatif.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Uun Pujianto mengakui, target retribusi pasar tidak melampui target. Posisi akhir November baru mencapai 70 persen atau sekitar Rp3 miliar lebih dari target Rp5 miliar. Pihaknya hanya bisa memenuhi target 80 persen pada akhir Desember. “Pengaruhnya karena covid ini,” kata Uun dikonfirmasi, Jumat, 26 November 2021.

Pemkot Mataram menaikkan target pendapatan asli daerah (PAD) di tahun 2022 mendatang. Secara otomatis retribusi maupun pajak akan dinaikkan. Retribusi pasar akan naik sekitar Rp2,5 miliar dari target sebelumnya menjadi Rp7,5 miliar.

Secara otomatis pihaknya akan menekankan pada sistem penarikan retribusi di pasar. Sistemnya akan diubah dari tunai menjadi non tunai. Hal ini mengantisipasi terjadinya kebocoran di juru pungut. Uun menjelaskan, sistem non tunai akan dikerjasamakan dengan bank daerah. Pedagang akan memiliki kartu yang bisa digunakan secara otomatis. Pilot project retribusi non tunai di Pasar Dasan Agung atau Pasar ACC, Ampenan. “Pedagang tinggal gesek saja. Insya Allah, awal Januari kita sudah mulai,” ucapnya.

Uun tidak memungkiri bahwa terjadi kebocoran retribusi di pasar tradisional. Kasus dinilai sudah lama terjadi. Uun menyimpulkan hal tersebut karena dari hasil uji petik yang dilakukan di beberapa pasar. Seperti, Pasar Kebon Roek, Pasar Pagesangan dan lain sebagainya.

Retribusi yang disetorkan setiap harinya meningkat. Dia mencontohkan, di Pasar Kebon Roek sebelumnya menyetor Rp900 ribu per hari. Saat dilakukan uji petik bisa mencapai Rp1,5 juta – Rp1,6 juta. “Kebocoran ini sudah lama dan dibiarkan. Sekarang ini pokoknya saya tegas dan tidak mau tahu,” pungkasnya.

Retribusi yang dibayar pedagang Rp1.000/meter. Per hari pedagang tetap membayar Rp4 ribu/hari. Berbeda halnya dengan pedagang tidak tetap atau bakulan hanya membayar retribusi saja tanpa dibebani sewa lapak.

Tata kelola di pasar akan dibenahi. Pihaknya akan mengevaluasi kepala pasar yang dinilai tidak mampu meningkatkan  capaian retribusi. Jika dianggap gagal atau ditemukan indikasi pelanggaran akan dipecat. “Pokoknya sekarang saya tidak mau tahu. Kalau memang tidak bisa bekerja kita ganti. Kalau ada yang macam – macam kita pecat,” tegasnya. (cem)




Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Latest Posts

Inilah Model Baju Koko Terbaru Tahun 2022

Model baju koko terbaru selalu muncul hampir di setiap...

Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Harus Terintegrasi dalam Dokumen Perencanaan

Mataram (Suara NTB)-Kementerian BPN/Bappenas terus mendorong pemerintah daerah di...

Jadi Tuan Rumah Berbagai Event Internasional, Bukti Keberhasilan Pembangunan Infrastruktur di NTB

Mataram (suarantb.com)—Terselenggaranya berbagai event internasional di NTB menjadi salah...

Gali Pesan yang Tersirat dan Tersurat Lewat Pameran Wastra

Mataram (Suara NTB) – Pameran wastra NTB resmi dibuka...