Pendapatan Mataram Masih Bergantung Transfer dari Pusat

0
Pengunjung di salah satu pusat perbelanjaan di Mataram masih sepi, Jumat, 26 November 2021. Pemkot Mataram mengintensifkan penyerapan PAD baik bersumber dari pajak dan retribusi, di antaranya sektor perdagangan dan jasa untuk untuk kemandirian daerah. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram harus berani berinovasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pasalnya, pendapatan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Kemandirian daerah diperlukan untuk menunjang pelaksanaan program.

Pendapatan daerah dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Kota Mataram tahun anggaran 2022 ditargetkan Rp1,4 triliun lebih. atau mengalami penurunan sebesar Rp10,3 miliar lebih. Pendapatan ini terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain pendapatan daerah yang sah.

Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menyampaikan, struktur pendapatan daerah dalam APBD Kota Mataram masih bertumpu pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Namun, pihaknya mengupayakan untuk meningkatkan kinerja perolehan PAD pada setiap tahunnya. Salah satunya dengan melakukan perubahan tarif yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi.

Adapun PAD terhadap APBD pada tahun anggaran 2022 sebesar 28,01 persen atau meningkat 2,87 persen dari kotribusi PAD tahun 2021 mencapai 25,04 persen.

Pemkot Mataram menargetkan PAD di tahun 2022 mencapai Rp397,9 miliar lebih. Dengan kontribusi pajak daerah Rp148 miliar, retribusi daerah Rp60 miliar lebih, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp10,7 miliar serta lain – lain PAD yang sah sebesar Rp 178, 3 miliar lebih. “Kami akan terus mengupayakan untuk meningkatkan kinerja perolehan PAD setiap tahunnya,”  terang Mohan.

Pendapatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat di tahun 2022 dialokasikan untuk Pemkot Mataram sekitar Rp1,1 triliun lebih. Dana transfer ini mengalami penurunan Rp8,6 miliar lebih atau 0,85 persen. Sektor yang mengalami penurunan yakni Bagi Hasil Pajak sebesar Rp80,5 miliar lebih. Anggaran ini mengalami kenaikan Rp1,6 miliar lebih. Bagi hasil sumber daya alam Rp16,1 miliar lebih atau naik sebesar Rp3,4 miliar lebih.

Dana transfer yang mengalami penurunan adalah dana alokasi umum. Alokasi DAU Rp569,7 miliar lebih atau turun sebesar Rp18 miliar. Dana alokasi khusus Rp193,8 miliar lebih. DAK mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp18,9 miliar lebih yan bersumber dari DAK reguler, DAK penugasan. Sedangkan, DAK non fisik mengalami kenaikan yang diakibatkan karena perpindahan dana bantuan operasional sekolah. Sedangkan, dana insentif daerah sebesar Rp54,1 miliar.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi juga membenarkan selama ini, pendapatan daerah bersumber dari transfer dana dari pemerintah pusat. Tetapi pihaknya akan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi agar lebih mandiri seperti daerah lainnya. “ Kita ingin mandiri seperti kota besar seperti Surabaya dan Badung. Ini kan sudah mulai naik dari Rp25 miliar naik lagi Rp27 miliar. Iya, mudah – mudahan,”  ujarnya.

Dengan kondisi pandemi Covid-19, Syakirin mengatakan, penentuan potensi akan menentukan berbagai faktor baik melihat kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat. (cem)