Diduga Bermasalah, 12 Ribu Penerima Bansos di Lobar Dinonaktifkan

Giri Menang (Suara NTB) – 12 ribu jiwa penerima bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah pusat di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dinonaktifkan, lantaran bermasalah, baik dari sisi data kependudukan. Data 12 ribu jiwa penerima bantuan inipun terus diperbaiki. Bahkan di antara mereka yang sudah tak layak menerima bantuan diganti dengan warga yang layak menerima.

Kabid Fakir Miskin pada Dinas Sosial Lobar, Zaenal Muttaqin mengatakan, total penerima berbagai jenis bansos di Lobar sebanyak 61 ribu jiwa lebih. “Penerima bansos yang reguler saja di Lobar ada 61 ribu, dari total 73 ribu. Karena ada data (12 ribuan) sedang diperbaiki, karena dinonaktifkan sementara,” terangnya, Rabu, 24 November 2021.

Adanya perbaikan data yang dinonaktifkan ini, ujarnya,  akan masuk lagi, karena diusulkan kembali dari hasil perbaikan tiap bulan. Penerima bantuan ini berbeda orangnya, karena kalau ganda tidak diberikan, bahkan bantuannya pun ditahan.

Sebelumnya kata dia, terdapat 20 ribu jiwa yang dinonaktifkan sementara. Karena ada perbaikan itu, sehingga data ini pun terus berkurang.

Sementara itu, Kadis Sosial L Martajaya mengatakan bansos bagi warga yang bermasalah dari sisi administrasi kependudukan (adminduk) masih mengendap di bank. Bantuan ini belum bisa dicairkan lantaran terkendala adminduk penerima bantuan yang bermasalah. Bahkan bantuan ini terancam distop diberikan ke penerima bantuan kalau warga tidak segera memperbaiki adminduknya. Untuk perbaikan data ini sudah dilakukan 11 tahap.

Data bermasalah ini tidak saja bansos, namun PBI JKN dan BPJS. “Mereka akan di-stop bantuannya kalau mereka tidak memperbaiki datanya, jadi kalau datanya tidak diperbaiki maka bantuan di-stop,” ujarnya.

Begitu juga Wakil Ketua DPRD Lobar Hj. Nurul Adha menyoroti persoalan data, sehingga mengakibatkan banyak penerima bansos yang tidak bisa dicairkan hampir tiap tahun terjadi. “Persoalan data ini selalu menjadi persoalan dari tahun ke tahun. Kenapa tidak ada perbaikan?” tanyanya.

Pihaknya juga meminta agar bantuan untuk kesehatan, Jampersal harus dijamin. Menyusul ada rencana Jampersal akan dihilangkan di Pemda dan masuk ke penganggaran lain di BLUD. Kalau diambil pembiayaan ke BLUD harus dipastikan kemampuan dananya. “Saya minta Jampersal, dan bansos kesehatan itu dipastikan, jangan sampai menurun. Apalagi tren warga sakit justru meningkat akhir-akhir ini,’’ tambahnya. (her)

perbakin



Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Lahan PDAM Hendak Diserobot, Satpol PP Cari Pelaku yang Timbun Tanah...

0
Dompu (Suara NTB) - Lahan pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Dompu seluas 22,3 are di jalan lingkar utara Karijawa Dompu diduga hendak diserobot warga. Sejumlah...

Latest Posts

Lahan PDAM Hendak Diserobot, Satpol PP Cari Pelaku yang Timbun Tanah Uruk di Lahan PDAM

Dompu (Suara NTB) - Lahan pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten...

Pemprov NTB Dorong Peningkatan Waktu Kunjungan ke Gili Trawangan

Mataram (Suara NTB) – Tak cukup sehari dua hari,...

Polisi Tembak Tersangka Perampok dan Pemerkosa

Selong (Suara NTB) - Satuan Reskrim Polres Lombok Timur...

Triathlon Ironman 70.3, Diikuti Ribuan Peserta dari 32 Negara

Giri Menang (Suara NTB) - Perhelatan Triathlon Ironman internasional...

Lima Kapal Pesiar Dijadwalkan Singgah di Gili Mas

Giri Menang (Suara NTB) - Lima kapal pesiar dijadwalkan...