Pemeriksaan DBHCHT Kemenkeu, Pemprov NTB Tuntaskan di APBD Perubahan

Mataram (Suara NTB) – Perencanaan hingga realisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCT), mendapat pengawalan langsung dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. NTB sempat mendapat catatan, namun akhirnya dapat diselesaikan di APBD Perubahan.

Dinamika pemantauan dan evaluasi pelaksanaan itu dijelaskan Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda NTB, Iskandar Zulkarnain, S.Pt, M.Si yang mewakili Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si  saat talkshow di Radio Global FM Lombok, Jumat, 19 November 2021.

Menurutnya, proses rekonsiliasi atau pemantauan itu, dilakukan setiap semester oleh pemerintah pusat. “Dalam hal ini Dirjen Perimbangan Keuangan,” jelasnya dalam talkshow interaktif di Radio Global FM Lombok yang mengusung tema Optimalisasi DBHCHT di NTB.

Dalam kewenangannya, Dirjen Perimbangan Keuangan melakukan pemeriksaan dan memberikan arahan dalam rangka penggunaan DBHCHT sesuai PMK 206. Dari sini memastikan kepatuhan, kesesuaian dengan  pagu, kemudian kesesuaian dengan porporsi panggaran, ukuran capaian hingga keluaran.

Dalam pelaksanaan dan sub kegiatan, ada kekeliruan baik di Provinsi maupun kabupaten dan kota. Kemudian timnya gencar melakukan pendampingan dan sosialisasi agar DBHCHT dilaksanakan sesuai PMK.

“Kita memang untuk 2021 sudah sekali dilakukan rekonsoliasi oleh pusat. Sebab masih ada kekeliruan dalam pelaksanaan kegiatan. Alhamdulillah sudah kita perbaiki di APBD perubahan,” ujarnya. Temuan dalam pemeriksaan anggaran semester 1 itu diharapkan bisa diminalisir dan tidak lagi jadi catatan di semester 2 tahun 2021.

“Kita berharap semua temuan temuan DJPK ini bisa diminimalisasi,” ujarnya. Terlebih jumah transfer DBHCT Pemprov NTB cukup besar, tahun  2021 sebesar Rp 319 miliar untuk NTB dan akan naik tahun 2022 sebesar Rp 329 miliar.

Pada kesempatan itu ia meminta pemanfaatan anggaran harus sesuai dengan PMK 206 tersebut, sebagaimana sosialisasi  yang dilakukan berulang ulang. Dalam skema pengawasan dan audit oleh Kemenkeu, ada dua pola yang dilakukan pengecekan.

Pertama pemantauan, meliputi upaya memastikan kepatuhan penyampaian laporan, memastikan kesesuaian penganggaran dengan pagu alokasi, memastikan kesesuaian proporsi penggunaan untuk kegiatan yang telah ditentukan, mengukur penyerapan  dan mengukur pencapaian keluaran.

Kedua, evaluasi, yang meliputi tujuan untuk memastikan kesesuaian penggunaan DBHCHT dengan program atau kegiatan, terpenuhinya proporsi penggunaan untuk kegiatan yang telah ditentukan, teralokasikan seluruh sisa DBHCHT setiap daerah, pencapaian kinerja penerimaan cukai, pencapaian kinerja produksi tembakau kering, pencapaian kinerja atas prioritas penggunaan DBHCHT  dan ketepatan waktu penyampaian laporan. Terakhir, pencapaian keluaran.

Bappeda NTB  terus mengingatkan, agar DBHCHT digunakan untuk mengoptimalkan pembangunan dengan sebaik-baiknya dan dirasakan manfaatnya oleh petani tembakau.

Selaku Sekretariat DBHCHT, Bappeda  akan mengkoordinasi penyaluran dan monitoring penggunaan DBHCHT di seluruh Kabupaten dan Kota se-Provinsi NTB harus patuh terhadap PMK  Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang mengamanatkan penggunaan DBHCHT.

Penggunaan DBHCHT, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten dan kota dialokasikan untuk mendanai program kegiatan pada bidang kesejahteraan masyarakat sebesar 50 persen, bidang penegakan hukum 25 persen dan bidang kesehatan 25 persen. (r)




Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Imigrasi Luncurkan Situs Resmi Pengurusan e-VoA

0
Mataram (suarantb.com) Situs palsu pengurusan elektronik visa on arrival (e-VOA) https://www.indonesia-evoa.com muncul di pencarian teratas mesin pencari google, warga negara asing diminta berhati-hati. Sebelumnya...

Latest Posts

Imigrasi Luncurkan Situs Resmi Pengurusan e-VoA

Mataram (suarantb.com) Situs palsu pengurusan elektronik visa on arrival...

Kolaborasi Srikandi BRI dan BUMN, Bahu Membahu Percepat Pemulihan Korban Gempa Cianjur

Cianjur (suarantb.com) – Dalam rangka mempercepat pemulihan pasca bencana,...

Unisma Raih Dua Kategori Anugerah Kampus Unggulan

Malang (suarantb.com)Universitas Islam Malang (Unisma) sebagai Perguruan tinggi dengan...

Kesejahteraan Guru Terpencil di Kabupaten Bima Masih Diabaikan

Bima (Suara NTB) - Serikat Guru Indonesia (SGI) Kabupaten...