Kepala Bappeda NTB Jelaskan Penekanan DBHCHT Bidang Kesejahteraan

0
Dr. Ir. H. Iswandi. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si mengawal langsung pelaksanaan anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang sumbernya transfer pusat. Ia ingin memastikan penggunaan anggaran itu sesuai Juklak Juknis Kementerian Keuangan, salah satu nomenklaturnya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat.

Pada bidang ini setidaknya ada dua skema yang harus dijalankan, masuk pada program peningkatan kualitas bahan baku dan program pembinaan lingkungan sosial.

“Pada program peningkatan kualitas bahan baku, ada tiga sub kegiatannya,” kata Iswandi. Dirincinya, pertama pelatihan peningkatan kualitas bahan baku, kedua penanganan panen dan pascapanen, ketiga, dukungan sarana dan prasarana usaha tani.

Kemudian pada skema kedua, program pembinaan lingkungan sosial terbagi dalam dua pola. Pertama, pemberian bantuan. “Pemberian bantuan ini, berupa bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau atau ke buruh pabrik rokok. Kedua, bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi tembakau bagi petani temkaua. Ketiga, Subsidi harga tembakau,” papar Iswandi.

Kemudian pola kedua, lanjut Iswandi, peningkatan keterampilan kerja. Sasarannya terdapat tiga poin. Pertama, pelatihan keterampilan kerja kepada buruh tani atau pun buruh pabrik rokok. Kedua, bantuan modal usaha buruh tani atau buruh pabrik rokok yang akan beralih menjalankan usaha sendiri.

“Ketiga, bantuan bibit, benih, pupuk atau sarana dan prasarana produksi  kepada petani tembakau dalam rangka diversifikasi tanaman,” lanjutnya.

Dalam hal pelaksanaan, tentu saja tidak langsung dilakukan begitu saja, harus dengan  Juklak juknis yang didasarkan regulasi.

Diurainya, pertama, penggunaan 15 persen dengan ketentuan bahwa persentase itu untuk kegiatan peningkatan kualitas bahan baku dan kegiatan peningkatan keterampilan kerja. Kemudian penggunaan 35 persen untuk kegiatan pemberian bantuan.

Kedua, dilaksanakan oleh seluruh daerah penerima DBHCHT. Ketiga,  pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas tembakau dan bantuan bibit, benih, pupuk dan sarana dan prasarana produksi berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan dan ketersediaan anggaran di Daerah.

Keempat, pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan dan ketersediaan anggaran di daerah serta mempertimbangkan asas keadilan.

Terakhir, dalam hal ketersediaan anggaran untuk kegiatan di bidang kesejahteraan masyarakat melebihi kebutuhan, kelebihan anggaran tersebut dialihkan dengan prioritas untuk kegiatan di bidang kesehatan.

Adapun dana transfer cukai tersebut diantaranya tersebar ke kabupaten dan kota penghasil tembakau. Diantaranya, Provinsi NTB Rp 95.614.986.000, Kabupaten Bima Rp 11.282.161.000, Kabupaten Dompu Rp 5.527.579.000, Kabupaten Lombok Barat Rp 17.181.488.000, Kabupaten Lombok Tengah Rp 51.568.196.000, Kabupaten Lombok Timur Rp 59.881.093.000, Kabupaten Sumbawa Rp 10.109.434.000, Kabupaten Lombok Utara Rp 9.980.581.000, Kota Mataram Rp 52.059.365.000, Kota Bima Rp 2.309.484.000. Regulasi peruntukan dana itu mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 206/PMK.07/2020.  (r)