Menghukum Bupati, BPKAD, dan Pol PP Lombok Barat untuk Patuh dan Tunduk pada Putusan PN Mataram

0
H. Umar Said (Suara NTB/dok)

 

Oleh: Dr. H. Umar Said, SH., MM.

(Ketua STIE AMM)

 

Dalam perkembangan badan penyelenggara pendidikan STIE AMM yaitu Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro (P2LPTD) mempertahankan kredibilitas dan hak hukum dari STIE AMM. Sungguh berdasar hal ini sudah jelas dua badan atau instansi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, telah mengabulkan (memenangkan) dalam hal gugatan dalam mempertahankan status lahan tempat berdirinya kampus STIE AMM berdasarkan SK Bupati Lombok Barat No. Kep 254/593/287 tanggal 27 Maret 1986.

Hal ini tentu masyarakat Lombok Barat khususnya menyadari bahwa UU No. 48 tahun 2009, mengatur tentang kekuasaan kehakiman yang merupakan landasan hukum sistem peradilan negara kita dan mengatur pula tentang peradilan pada umumnya.

Peradilan adalah lembaga tempat subjek hukum mencari keadilan, sehingga suatu putusan hukum peradilan dapat dilawan dengan banding, kasasi, atau peninjauan kembali, bukan dengan cara eksekusi. Kalau penertiban dimaksud berdasarkan Perda Kabupaten Lombok Barat No.10 tahun 2015 tentang pengelolaan barang milik daerah yang belum disesuaikan dengan Permendagri No.19 tahun 2016 tentang pemanfaatan barang milik daerah telah dipaksakan berlaku sebagai alasan dan dasar melakukan eksekusi terhadap P2LPTD sebagai badan hukum penyelenggara pendidikan STIE AMM menggunakan lahan tempat berdirinya kampus STIE AMM seluas ±1.700 m2 di Jalan Pendidikan No. 1 Mataram.

Kalau saja membaca salah satu konsideran dari Perda Kabupaten Lombok Barat dimaksud adalah sebagai berikut:

Bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat, perlu mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Jadi pengaturan dimaksud untuk mencatat dan menertibkan, bukan langsung dieksekusi tanpa prosedur yang berlaku, hal ini dikarenakan terdapat SK Bupati Lombok Barat No. Kep 254/593/287. Untuk itu perlu diingat bahwa Bupati adalah satu (tetap), hanya saja orang yang menjabat berganti.

Oleh karena dalam pelaksanaan Perda No. 10 tahun 2015 dimaksud, dijumpai pasal 106. Sehingga apabila Perda dilaksanakan secara konsekuen, maka pasal tersebut yang mengatur soal hibah yang sebenarnya menjadi pertimbangan tetapi selalu dikesampingkan. Pada waktu itu pihak Perkumpulan telah menawarkan kalau mereka (Pemda Lombok Barat) keberatan melaksanakan pasal 106 tentang hibah di Perda, maka dimohon untuk rislah, tukar guling, atau dibayar ganti rugi. Anehnya semua permohonan selalu ditolak, tetapi justru memilih pelaksanaan Perda dengan eksekusi tanpa melewati ketentuan peradilan yang berlaku. Sedangkan pasal 106 dengan jelas mengatur hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan, yang bersifat non komersial dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Lombok Barat (Perda No.10 tahun 2015, pasal 106). Hal inilah yang menjadi perbedaan sudut pandang antara Pemda Lombok Barat dan Perkumpulan (P2LPTD), sehingga persoalan ini menjadi ranah hukum yang harus dipatuhi bersama.

Selanjutnya, kalau membaca PT TUN Surabaya, No.132/B/2021/PTTUN Sby, dalam hal mengadili sendiri adalah menolak eksepsi yang diajukan Pemda Lombok Barat, sehingga Pemda Lombok Barat dalam keadaan kalah dan eksekusi tidak boleh dilaksanakan. Oleh karena Pemda Lombok Barat tidak mengindahkan amar putusan PT TUN Surabaya (di mana lahan kampus STIE AMM tetap mau dieksekusi), maka pihak perkumpulan segera mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke PN Mataram.

Oleh Karena diperlukan kejelasan bahwa yang harus diketahui adalah putusan yang dapat dieksekusi bersifat condemnatoir dan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Artinya, putusan tersebut telah final karena tidak ada upaya hukum lain, sehingga eksekusi tidak dapat disamakan dengan penertiban seperti dimaksud pihak Pemda Lombok Barat.

Akibat dari ketidak patuh pada aturan dimaksud, maka gugatan badan hukum penyelenggaran pendidikan (P2LPTD) penyelenggara STIE AMM dimenangkan (dikabulkan) dalam pokok perkara, antara lain sebagai berikut (berdasarkan Putusan PN Mataram No. 143.Pdt.G/2021/PN Mtr):

  1. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 (Bupati Lombok Barat) yang sewenang-wenang melakukan eksekusi/penyegelan terhadap objek sengketa yang merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga merugikan Penggugat (perkumpulan P2LPTD) STIE AMM.
  2. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 (Bupati Lombok Barat) yang sewenang-wenang akan dan atau melakukan eksekusi/pengosongan terhadap tanah objek sengketa (kampus STIE AMM) yang dikuasai Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. Kep.254/593/287 tanggal 27 Maret 1986 mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dan merupakan perbuatan melawan hukum.
  3. Menyatakan tindakan para Tergugat (Bupati Lombok Barat, BPKAD, dan Pol PP Lombok Barat) yang tidak taat atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No.64/G/2020/PTU.MTR jo. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 132/B/2021/PT.TUN SBY sebagai tindakan melawan hukum.
  4. Menghukum kepada para Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa dan atribut-atribut yang mengandung penguasaan fisik atau non fisik agar Penggugat (P2LPTD) tetap dapat menggunakan objek sengketa dalam keadaan aman dan nyaman.
  5. Menghukum para Tergugat (Bupati Lombok Barat, BPKAD, dan Pol PP Lombok Barat) untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini.

Menurut kami putusan di atas belum dirasakan memuaskan bagi penyelenggaraan pendidikan yang telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil, sebab melihat dari kepercayaan masyarakat yang berkurang dari lembaga kami serta banyaknya mahasiswa yang pindah dan ragu untuk belajar di kampus STIE AMM, sehingga diperhitungkan sejumlah Rp 10 miliar adalah wajar untuk menghukum Tergugat tidak taat pada peraturan yang berlaku sehingga diberikan predikat perbuatan melawan hukum. Namun kami tetap menghormati, karena ini merupakan keputusan Pengadilan Negeri dan Pegadilan Tinggi Tata Usaha Negara. (*)