Pusat Sosialisasikan Pentingnya Pemanfaatan Dana Cukai Tembakau

0
Sunaryo. (Suara NTB/ist)

Mataram – Bea Cukai Mataram melakukan sosialisasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) dan penghitungan capaian kinerja di bidang cukai di aula kantor Bea Cukai Mataram belum lama ini.

Pemerintah pusat melalui Kepala Sub Direktorat Tarif Cukai dan Harga Dasar Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai, Sunaryo, menyampaikan pentingnya pemanfaatan DBH CHT ini khususnya kesejahteraan masyarakat.

“Pemda dapat berkoordinasi dengan instansi terkait lain sehingga DBH CHT ini dapat terserap dengan baik. Karena berdasarkan kebijakan di tahun ini, alokasi untuk kesejahteraan masyarakat menjadi 50 persen,” ujar Sunaryo.

Alokasi DBH CHT untuk tahun 2021 ini sebesar 25 persen untuk kebutuhan kesehatan, 25 persen untuk penegakkan hukum termasuk pembentukan Kawasan Industri Hasil Tembakau. Selan itu, 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat meliputi dukungan program peningkatan kualitas bahan baku dan pembinaan lingkungan sosial.

Kepala Seksi Tarif Cukai dan Harga Dasar III Direktorat Teknis dan fasilitas Cukai, Wirmansyah Lukman juga menyampaikan penilaian kinerja pemerintah daerah di bidang penegakan hukum sesuai tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-01/BC/2021.

Adanya surat edaran ini bertujuan untuk memberikan keseragaman penilaian capaian Pemerintah Daerah dalam penggunaan DBH CHT di bidang penegakan hukum.

Kegiatan sosialisasi yang dibuka langsung oleh Kepala Kantor Bea Cukai Mataram yang diwakili oleh Kepala Subbagian Umum, Arya Abdillah ini, menghadiri seluruh Pemprov dan Pemda di Pulau Lombok dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat.

Belum lama ini, bertempat di ruang rapat Kantor Bappeda NTB, dibahas pemanfaatan DBHCHT di bidang penegakan hukum dan dukungan pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT).

Dihadiri oleh Kepala Bappeda Dr. Ir. H. Iswandi M.Si dan Kepala Bidang dilingkungan Bappeda. Sementara dari Bea Cukai, hadir Kepala Kantor Bea Cukai Mataram, I Putu Alit Ari Sudarsono bersama Pemeriksa Bea Cukai Pertama, Rizky Andrian.

Salah satu hasulnya, diharapkan kedepannya Bappeda akan membentuk kesekretariatan DBHCHT Pemda NTB. Sehingga pemanfaatan DBHCHT sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dan memaksimalkan pembangunan KIHT di Paok Motong Lombok Timur.
Latar belakang penggunaan, pemantauan dan evaluasi DBHCHT tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 206/PMK.07/2020 .

PMK mengatur bahwa sebanyak 50 persen dari alokasi DBHCHT yang diterima Pemda, harus digunakan di bidang Kesejahteraan Masyarakat, 25 persen bidang Kesehatan dan 25 persen lagi dibidang Penegakan Hukum. (tim)