Tak Mau Divaksin, TPP dan Gaji Berkala ASN akan Ditunda

Sanksi administrasi tidak hanya diberikan kepada masyarakat yang menolak divaksin. Namun juga bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lombok Barat (Lobar). Pemda akan memberlakukan sanksi penundaan bagi jajaran ASN, pejabat, guru tidak tetap (GTT) hingga para tenaga kontrak jika tak mau divaksin. Seperti apa sanksinya?

“JADI ASN ditunda Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)-nya, kenaikan gaji berkala nya juga ditunda. Termasuk bagi tenaga kontrak dan GTT gajinya ditunda, kalau belum atau tidak divaksin,” tegas Sekda Lobar Dr. H. Baehaqi saat dikonfirmasi Suara NTB, Selasa, 26 Oktober 2021.

Pemberlakuan sanksi ini setelah surat edaran dari bupati diturunkan ke semua instansi, kecamatan hingga desa. Selain ASN, sanksi juga disiapkan bagi warga tak mau divaksin, padahal layak divaksin. Masyarakat yang tidak mau divaksin bantuan sosialnya ditunda, bahkan pelayanan bagi warga dihentikan. Selanjutnya bagi desa yang tak mendukung pelaksanaan vaksinasi akan ditunda bantuan ADD nya. Termasuk kepala dusun yang tak serius mendukung vaksinasi pun ditunda pemberian gajinya.

Pemberlakuan sanksi ini, tambahnya, sebagai upaya melindungi masyarakat dari penularan Covid-19 dengan mempercepat vaksinasi. Acuan Pemda dalam memberlakukan sanksi ini,  adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 tahun 2021 pasal 13A.

Sementara itu, kalangan DPRD Lobar mendukung penuh langkah Pemda Lobar untuk memberikan sanksi bagi desa, dusun, jajaran ASN, dan tenaga kontrak hingga GTT ini.

Wakil Ketua DPRD Lobar Imam Kafali menilai Pemda Lobar perlu melakukan langkah ini, sehingga warga dan dusun hingga desa harus patuh terhadap pemimpinnya. Karena bagaimana pun hal ini untuk perhatian pemimpin terhadap warga. “Karena untuk menyelesaikan vaksin ini tidak bisa hanya mengandalkan Pemda, tapi harus gotong-royong, bagaimana pun kepala desa (kades) dan kepala dusun ini ujung tombak di bawah,”tegas dia.

 Kalau kalangan di bawah ini kurang mendukung maka tentu vaksinasi ini tidak akan berhasil. Sehingga kalau dilakukan gotong-royong, maka vaksinasi ini akan cepat tuntas.

Menurutnya, vaksinasi ini bukan semata untuk kepentingan personal, namun untuk kebutuhan serta kepentingan masyarakat secara umum. Karena kata dia, kalau mau berkegiatan di desa dan dusun, maka akan mudah karena sudah divaksinasi.

Selama ini, Pemda masih belum memberlakukan sanksi, karena melihat dan menghargai bagaimana lelahnya para perangkat di bawah. Namun ketika vaksin tersedia dan animo warga menurun, maka kebijakan ini perlu dilakukan.

Namun dalam pemberian sanksi ini, ujarnya, penting juga Pemda memilah warga yang tidak bisa tervaksin, karena kendala penyakit. Tidak boleh juga, kata dia, warga tidak bisa divaksin akibat penyakitnya, lantas diberikan sanksi tidak diberikan bantuan.

Salah seorang warga Gunungsari Lombok Barat, Ahmad Rosidi mendukung sanksi kepada masyarakat yang menolak vaksin. Namun, pemberian sanksi, kata dia, harus bersifat edukasi. ‘’Sanksi ini sebaiknya yang mendidik. Jangan nanti sanksinya, menahan bantuan sosial yang seharusnya menjadi hak masyarakat,’’ kata bapak tiga anak yang sedang menunggu jadwal vaksinasi dosis kedua ini. (her/fit)

perbakin



Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Lahan PDAM Hendak Diserobot, Satpol PP Cari Pelaku yang Timbun Tanah...

0
Dompu (Suara NTB) - Lahan pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Dompu seluas 22,3 are di jalan lingkar utara Karijawa Dompu diduga hendak diserobot warga. Sejumlah...

Latest Posts

Lahan PDAM Hendak Diserobot, Satpol PP Cari Pelaku yang Timbun Tanah Uruk di Lahan PDAM

Dompu (Suara NTB) - Lahan pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten...

Pemprov NTB Dorong Peningkatan Waktu Kunjungan ke Gili Trawangan

Mataram (Suara NTB) – Tak cukup sehari dua hari,...

Polisi Tembak Tersangka Perampok dan Pemerkosa

Selong (Suara NTB) - Satuan Reskrim Polres Lombok Timur...

Triathlon Ironman 70.3, Diikuti Ribuan Peserta dari 32 Negara

Giri Menang (Suara NTB) - Perhelatan Triathlon Ironman internasional...

Lima Kapal Pesiar Dijadwalkan Singgah di Gili Mas

Giri Menang (Suara NTB) - Lima kapal pesiar dijadwalkan...