Kejari Sumbawa Barat Panggil Badan Usaha Tidak Patuh JKN-KIS

Taliwang (Suara NTB) – Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat memanggil badan usaha yang tidak patuh dalam pembayaran iuran kepesertaan JKN-KIS. Hal tersebut menyusul adanya Surat Kuasa Khusus (SKK) yang dilayangkan BPJS Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat.

“Kami selaku Aparat Penegak Hukum tentunya berharap kepada para pelaku usaha untuk patuh terhadap kewajiban perlindungan jaminan kesehatan, sehingga pekerja beserta keluarganya aman dan tenang karena sudah mendapatkan perlindungan, selain itu bagi para pelaku usaha yang mungkin terdampak pandemi Covid-19 agar menyampaikan kondisi usahanya, yang mungkin menyebabkan pembayaran tidak lancar dan menunggak, sehingga bisa dicarikan solusi bersama,” ujar Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat Rusli Pringgajaya, Senin, 13 September 2021.

Rusli menjelaskan masih berlangsungnya pandemi Covid-19 ini berdampak kepada kondisi keuangan dari badan usaha yang berpotensi mengalami penundaan pembayaran iuran kepesertaan JKN-KIS. Dengan dilakukannya pemanggilan tersebut, Rusli berharap badan usaha dapat dimintai keterangan terkait kendala atau masalah dalam usahanya sehingga menyebabkan tunggakan iuran.

“Badan usaha yang kami panggil merupakan badan usaha yang telah menunggak dengan aging 12-24 bulan. Dengan adanya pemanggilan ini, kami bersama BPJS Kesehatan terus memberikan pemahaman bagi badan usaha untuk memenuhi kewajibannya sebagai pemberi kerja, karena jaminan kesehatan ini merupakan hak pekerja. Ketika sewaktu-waktu mereka atau anggota keluarganya sakit, sudah ada jaminan kesehatan yang dapat digunakan untuk berobat,” tambah Rusli.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat, Baiq Soraya Widiyanti juga berharap melalui pemanggilan ini, badan usaha bisa tetap memberikan perlindungan kesehatan bagi pekerja dan keluarganya walaupun di tengah kondisi pandemi Covid-19.

“Kami sangat mengerti kondisi badan usaha yang terpukul akibat pandemi ini, sehingga menyebabkan kondisi keuangan tidak lancer, namun kami tetap berharap badan usaha rutin untuk melakukan pembayaran iuran sebagai wujud compliance terhadap peraturan perundangan-undangan dan juga menjaga keaktifan peserta sehingga pekerja dan anggota keluarga tetap nyaman karena sudah terlindungi,” ucap wanita yang akrab dipanggi Yanti ini. (*)




Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Latest Posts

Inilah Model Baju Koko Terbaru Tahun 2022

Model baju koko terbaru selalu muncul hampir di setiap...

Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Harus Terintegrasi dalam Dokumen Perencanaan

Mataram (Suara NTB)-Kementerian BPN/Bappenas terus mendorong pemerintah daerah di...

Jadi Tuan Rumah Berbagai Event Internasional, Bukti Keberhasilan Pembangunan Infrastruktur di NTB

Mataram (suarantb.com)—Terselenggaranya berbagai event internasional di NTB menjadi salah...

Gali Pesan yang Tersirat dan Tersurat Lewat Pameran Wastra

Mataram (Suara NTB) – Pameran wastra NTB resmi dibuka...