Trotoar Dicaplok PKL, Hak Pejalan Kaki Hilang

Mataram (Suara NTB) – Hak pejalan kaki di Kota Mataram hilang. Pasalnya, trotoar banyak dicaplok oleh oknum pedagang kaki lima (PKL). Pendestrian itu digunakan sebagai tempat berjualan. Alih – alih ditertibkan, justru pemanfaatan trotoar untuk berjualan menjamur.

Pantuan Suara NTB, Minggu, 12 September 2021, trotoar di sepanjang Jalan Majapahit nyaris ramai dikuasai oleh oknum pedagang. Kursi, meja bahkan gerobak diletakkan di atas trotoar. Alasan peningkatan ekonomi, hak pejalan kaki direnggut. Demikian halnya di Jalan TGH. Faisal. Lapak permanen dibangun di atas pendestrian.

Hak pejalan kaki dijelaskan dalam Pasal 131 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009. Regulasi ini menyebutkan bahwa pejalan kaki memiliki hak atas ketersediaan fasilitas pendukung seperti trotoar, tempat penyeberangan dan fasilitas lainnya. Selain itu, pejalan kaki memiliki prioritas saat sedang menyeberang jalan di tempat penyeberangan.

Selanjutnya, pasal 132 pejalan kaki memiliki kewajiban untuk menggunakan bagian jalan yang sudah diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi. Kewajiban berikutnya adalah pejalan kaki wajib menyeberang di tempat yang telah ditentukan. Untuk pejalan kaki disabilitas harus untuk memakai tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali oleh pengguna jalan lainnya.

Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Miftahurrahman mengaku, pihaknya sudah memberikan teguran secara marathon kepada para pedagang, agar tidak menggunakan pendestrian sebagai aktivitas ekonomi. Rupanya, peringatan itu tidak dihiraukan dengan baik. “Kita sudah mengingatkan sambil menjelaskan bahwa tidak boleh berjualan di atas trotoar,” kata Miftah dikonfirmasi pekan kemarin.

Aktivitas PKL di Jalan Majapahit sifatnya insidentil. Artinya, trotoar dimanfaatkan sementara pada malam hari saja. Hal ini diberikan kelonggaran selama bangunan tidak permanen. Beda halnya kata Miftah, lapak di Jalan TGH. Faisal, Kelurahan Turida membangun secara permanen.

Permasalahan ini sudah dikoordinasikan dengan Balai Jalan Nasional. Rencananya lapak itu akan dibongkar karena diduga menyalahi aturan. “Tinggal kita tertibkan saja,” pungkasnya.

Miftah mengaku dilema. Di satu sisi, aktivitas pedagang untuk kepentingan ekonomi. Di sisi lain, mereka menyalahi aturan karena menggunakan pendestrian notabene merupakan hak pejalan kaki. (cem)

perbakin



Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Puluhan Mahasiswa UMMAT Ikuti Seminar “Safety Riding”

0
Mataram (Suara NTB)-Puluhan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) mengikuti seminar edukasi keselamatan berkendara yang di inisiasi oleh Honda Motor selaku pelopor keselamatan berkendara...

Latest Posts

Puluhan Mahasiswa UMMAT Ikuti Seminar “Safety Riding”

Mataram (Suara NTB)-Puluhan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT)...

Meriahkan Milad Ke-16, YBM PLN NTB Gelar Kegiatan Wisata Edukasi Dolanan Bareng Anak Yatim

Mataram (suarantb.com)-Dalam rangka memeriahkan milad ke 16 Yayasan Baitul...

PLN Bantu Sepeda Listrik untuk Desa Wisata Tete Batu

Selong (Suara NTB)-Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan...

PT. Cahaya Lombok Berangkatkan 123 PMI ke Malaysia Tanpa Biaya

Mataram (Suara NTB) - Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia...