Dapat Dukungan Anggaran Pusat, Tahun 2022, NTB Miliki Perpustakaan Modern yang Megah

Mataram (Suara NTB) -Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Drs. Muhammad Syarif Bando, M.M., memastikan Pemprov NTB akan mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp15 miliar lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022 untuk membangun perpustakaan modern yang megah di NTB.
“Insya Allah pada 2022, kita akan bangun melalui DAK unit layanan modern perpustakaan di NTB,” kata Syarif Bando pada acara peningkatan indeks literasi di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur, Rabu, 25 Agustus 2021.

Keberadaan perpustakaan modern ini diharapkan menjadi fasilitas untuk menjawab tantangan di era disrupsi. Di mana ke depan, tantangan akan semakin luar biasa.
Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M. Sc., berterima kasih kepada Kepala Perpusnas RI yang telah menghadihkan NTB bangunan perpustakaan yang cukup megah tahun depan. Selain itu, kata Gubernur, banyak lagi program dari Perpusnas RI di NTB. “Bukan hanya tahun depan tapi juga mulai tahun ini,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kerarsipan Provinsi (DPKP) NTB, Julmansyah, S.Hut., M.A.P., mengatakan dengan anggaran sebesar Rp15 miliar, akan digunakan untuk membangun gedung perpustakaan modern tiga lantai pada lahan seluas setengah hektare.
Gedung perpustakaan yang ada sekarang usianya sudah 36 tahun. Dari sisi UU konstruksi, usia bangunan maksimal 30 tahun. Sehingga, sudah saatnya NTB memiliki gedung perpustakaan yang representatif, lebih menyenangkan, memudahkan pemustaka bisa menikmati perpustakaan.

Apalagi, kata Julmansyah, jumlah koleksi buku yang ada di Perpustakaan NTB sekarang sudah mencapai 330 ribu. Belum termasuk bahan-bahan cetakan lain, seperti kliping koran lokal dan nasional yang dijilid setiap bulan.
Selain itu, ada kewajiban untuk menambah koleksi buku sebanyak satu sampai dua persen setiap tahun. Sehingga gedung perpustakaan yang representatif perlu disiapkan.
Julmansyah mengatakan Perpusnas meminta Pemprov untuk menyiapkan lahan seluas setengah hektare untuk menjadi lokasi pembangunan perpustakaan yang representatif. Ia mengatakan Pemprov sudah menyiapkan lahan tersebut.

Mantan Kepala Bidang Pengelolaan Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB ini mengungkapkan ada fungsi perpustakaan yang belum dipenuhi saat ini. Yaitu, fungsi perpustakaan sebagai tempat rekreasi.
Sehingga, pembangunan gedung perpustakaan yang representatif, sangat dibutuhkan. Dengan adanya gedung perpustakaan yang representatif, maka pengunjung atau pemustaka bisa sambil rekreasi bahkan bekerja dari perpustakaan.
“Sehingga butuh perpustakaan yang lebih menyenangkan, instragramable. Agar orang lebih suka datang ke perpustakaan. Mungkin nanti ada ruang audio visual, ruang koleksi pameran, ruang anak yang lebih layak, ruang disabilitas yang layak, cafetaria. Sehingga pengunjung yang datang seperti datang ke tempat rekreasi,” tandasnya.
Julmansyah menambahkan pihaknya menyiapkan dokumen perencanaan seperti detailed engineering design (DED). Kemudian seluruh persyaratan administratif dan surat pernyataan kepala daerah.

Peningkatan Indeks Literasi
Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dalam kegiatan peningkatan indeks literasi masyarakat mengatakan, salah satu terobosan yang dinilai akan berhasil meningkatkan indeks literasi masyarakat adalah kualitas pustakawan. Dikatakan Gubernur, terobosan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk meningkatkan status para penjaga perpustakaan se NTB menjadi pustakawan sangat baik.

Namun demikian, kualitas pustakawan dalam manajemen buku dan literasi harus pula seiring dengan peningkatan kemampuan dan wawasan yang baik dalam melayani pengunjung. ‘’Melayani pengunjung sesuai kebutuhannya adalah cara meningkatkan kunjungan. Mencarikan dan menemukan literasi yang dibutuhkan adalah seni yang memerlukan jiwa besar dalam melayani,’’ ujar Gubernur.
Oleh karena itu, di era digital dan medsos, para pustakawan harus memperkaya referensi tentang literasi dalam bentuk buku, jurnal, artikel dan lainnya.

Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando mengatakan indeks literasi masyarakat Indonesia masih rendah. Hal itu dipengaruhi kurangnya judul buku yang diterbitkan dalam setahun, fasilitas perpustakaan dan koleksinya yang masih sedikit serta penguatan peran pemerintah.
‘’Bahan bacaan masyarakat masih terbatas. Satu judul buku harus ditunggu lama untuk dibaca. Idealnya 20 buku untuk satu orang setiap tahun,’’ jelas Bando.

Kepala Perpusnas juga menekankan pentingnya literasi lokal mulai ditulis dan diterbitkan oleh orang lokal. Sumberdaya yang ada mulai dari praktisi, ahli, akademisi dan komunitas literasi dan relawan harus mulai menulis tentang daerah untuk dibaca oleh masyarakat lokal sendiri. (nas)