Beban APBD Berat, Randis Idealnya Hanya untuk Pimpinan OPD

0
Bupati KLU Djohan Sjamsu memeriksa langsung unit kendaraan inventaris daerah beberapa waktu lalu. (Suara NTB/ist)

Tanjung (Suara NTB) – Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), H. Djohan Sjamsu, S.H., mewacanakan untuk mengurangi kendaraan dinas (randis) jabatan. Langkah ini kemungkinan akan direalisasikan seiring beratnya beban APBD di tengah merosotnya pendapatan daerah dan tuntutan refocusing yang telah berjalan dalam dua tahun anggaran terakhir.

“Jika nanti kendaraan berlebihan, kita akan tarik untuk dilelang. Jangan sampai kita memelihara kendaraan dalam situasi keuangan terbatas,” tegas Djohan, kepada wartawan belum lama ini.

Bupati menegaskan, kondisi APBD saat ini tidak akan mampu mengatasi semua persoalan. Belanja daerah dari alokasi DAK, DAU dan PAD menjadi tidak stabil karena persoalan pandemi. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan efisiensi untuk menghadapi tekanan belanja.

Sebelumnya, Bupati meminta Sekretariat Daerah mengumpulkan seluruh randis – roda 2 danr roda 4. Kondisi kendaraan dicek, baik usia kendaraan, kondisi mesin, dan status pajak kendaraan. Bagi bupati, kendaraan dengan usia tua akan sangat membebani APBD di tengah desakan kebutuhan vital untuk sarana kantor yang banyak belum terbangun.

“Yang masih bisa diperbaiki, kita perbaiki. Jika tidak bisa, kita jual (pelelangan) agar tidak menjadi beban daerah,” ujarnya.

Sebelumnya pula, Djohan kepada Suara NTB pernah menyinggung wacana akan mengurangi beban randis dengan penghematan volume. Ia berpikir, pemegang randis roda 4 terbatas pada jabatan eselon II dan Sekretaris Dinas/Badan. Sementara Kepala Bidang, diberikan dana transportasi yang dibayar sesuai kinerja.

Pengaturan terhadap randis roda 4 ini setidaknya sudah berlaku di DPRD. Di mana, pemegang randis hanya di lingkup Pimpinan Dewan (Ketua dan Wakil Ketua). Sedangkan Anggota Dewan, memperoleh dana transportasi.

Cara tersebut dinilai lebih efisien dibandingkan anggaran roda 4 dibebankan pada APBD. Alasannya, APBD harus menanggung beban BBM, biaya perawatan kendaraan. Bahkan pada beberapa situasi, APBD juga masih harus menanggung biaya perawatan kendaraan berstatus sewa. Padahal kewajiban tersebut harusnya menjadi beban lembaga Leasing. Sayangnya di KLU ini, tidak satu pun OPD bermitra dengan lembaga Leasing resmi, sehingga tidak jarang, kendaraan yang disewa adalah milik pribadi oknum pejabat.(ari)