Wajib Akomodir Warga Asli Trawangan, Dapat Keuntungan Pribadi, Pengusaha Kuasai Lahan Diserahkan Diproses Kejaksaan

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc., menggelar rapat evaluasi proses adendum kontrak produksi aset Gili Trawangan, Selasa, 27 Juli 2021. Rapat yang dihadiri Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), H. Djohan Sjamsu, SH,  Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejati NTB dan Tim Pokja yang dibentuk Pemprov NTB tersebut menghasilkan tiga poin penting.

Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si., yang ikut dalam rapat evaluasi tersebut menyebutkan tiga poin hasil pertemuan yang digelar di Ruang Kerja Gubernur tersebut. Pertama, kata Gita, Pemprov NTB akan menempatkan masyarakat asli Gili Trawangan yang selama ini hidup dan menjalankan usaha untuk penghidupan di Gili Trawanagn adalah sebagai satu kesatuan dalam adendum.

Pemprov NTB menegaskan wajib hukumnya dalam pasal adendum masyarakat asli Gili Trawangan diakomodir. Apabila PT. GTI tidak mau menerima syarat yang diberikan Pemprov, maka Pemprov akan mengambil langkah kebijakan memutuskan kontrak.

Kedua, kata Sekda, terhadap pengusaha yang menguasai lahan dan manyalahgunakan untuk kepentingan mendapatkan kekayaan pribadi sampai miliran rupiah. Maka ini akan dilakukan proses dan diserahkan kepada Kejaksaan untuk diambil langkah-langkah segera.

Ketiga, kata Sekda, GIli trawangan adalah aset Pemprov dengan potensi yang mampu mendatangkan kesejahteraan. Maka yang paling utama bagi Pemprov adalah akan menjadikan Gili Trawangan sebesar-besarnya memiliki kemanfaatan bagi warga asli Gili Trawangan sesui sistem pengelolaan aset daerah yang dibenarkan.

Sebelumnya, Pemprov membentuk tiga Pokja untuk percepatan penyelesaian aset di Gili Trawangan. Yaitu Pokja Penyusunan Adendum Perjanjian Kontrak Produksi, Pokja Evaluasi Masterplan dan Pokja Sosialisasi dan Kemasyarakatan.

Ada sembilan pokok-pokok adendum yang ditandatangani beberapa waktu lalu. Di antaranya, perubahan bentuk perjanjian kerja sama. Pokok kedua mengenai maksud dan tujuan perjanjian yang harus disepakati ulang. Lalu jangka waktu kerja sama berikut masa transisinya.

Pokok adendum yang tidak kalah penting yakni komponen penerimaan daerah dari kerja sama dengan PT GTI ini. Di mana, dalam perjanjian sebelumnya royalti yang diterima Pemprov NTB hanya Rp22,5 juta per tahun. Nanti akan ada pendapatan tetap tahunan maupun bagi hasil keuntungan.

Adendum kontrak ini nantinya memperjelas mengenai hasil dari kerjasama. Kemudian waktu berakhirnya perjanjian. Selain itu, ada pokok addendum yang mengatur sanksi. Misalnya jika  belum ada action selama jangka waktu yang disepakati, ada evaluasi.

Pokok adendum terakhir mengenai ketentuan perundang-undangan yang mengatur lebih detil mengenai pengelolaan aset milik negara atau pemerintah daerah.  Adendum kontrak produksi pemanfaatan aset seluas 65 hektare di Gili Trawangan rencananya akan ditandatangani Agustus mendatang. (nas)



Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Tingkatkan Kompetensi Sales People, AHM Gelar Mash Up Community Contest

0
Mataram (suarantb.com)-Meningkatnya penjualan sepeda motor Honda yang disertai juga dengan banyaknya komunitas-komunitas sepeda motor yang terus berkembang, menjadikan sales people sebagai garda terdepan bisnis...

Latest Posts

Tingkatkan Kompetensi Sales People, AHM Gelar Mash Up Community Contest

Mataram (suarantb.com)-Meningkatnya penjualan sepeda motor Honda yang disertai juga...

PLN Siapkan Kembali Suplai Listrik Berlapis untuk Gelaran WSBK 2023

Mataram (Ekbis NTB)-Perhelatan ajang internasional World Super Bike (WSBK)...

Selain Promo Besar-besaran, Ricky Smartphone Siapkan 1.000 Snack Sehat bagi Pengunjung

Mataram (Suara NTB)-Menyambut bulan kasih sayang, Ricky Smartphone di...

Dinas LHK NTB akan Buka Kembali Pos Pengamanan Hutan

Mataram (Suara NTB) – Setelah sempat vakum akibat Pandemi...

Pemkot Bima Naikkan Dana Bantuan Stimulan Jadi Rp750 Juta

Kota Bima (Suara NTB) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bima...