11 Sekolah Diizinkan PTM, Kebijakan Bupati Soal BDR Tak Diikuti Dikbud

Giri Menang (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat (Lobar) mengabaikan perintah Bupati menutup semua sekolah di Lobar. Setelah ditetapkannya Lobar sebagai zona merah penyebaran covid-19. Pasalnya, masih ada 11 sekolah yang sebelumnya memperoleh izin, masih dibiarkan mengelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

Padahal, Sekda Lobar, H. Baehaqi sudah tegas mengatakan jika bupati meminta penutupan itu berlaku untuk seluruh sekolah di Lobar. Hal itupun disampaikan bupati ketika rapat evaluasi covid pekan kemarin.

Mendengar kabar itu, DPRD Lobar meminta agar Dikbud mengevaluasi kebijakan itu. Bahkan meminta Dikbud lebih intens berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dikes) Lobar. Sehingga mengetahui perkembangan data covid di Lobar. Karena dalam melawan covid perlu kesadaran bersama dan saling menguatkan.

“Salah satu caranya, ya kita taatilah arahan pemerintah. Kalau arahan pemerintah mengatakan tutup sekolah tatap muka dan pakai BDR (Belajar dari rumah), ya kita ikuti,” Saran Wakil Ketua DPRD Lobar, Hj Nurul Adha yang dikonfirmasi Selasa, 27 Juli 2021.

Kebijakan BDR itu pun diterapkan juga pada yayasan sekolah milik Ketua DPD PKS Lobar itu. Ia mengaku lebih melihat kondisi Lobar yang kini masuk zona merah. Sebab jika ditelusuri hingga perkampungan, ia mengatakan ada banyak orang sakit dan hilang penciuman namun tidak memeriksakan dirinya.

“Ini tidak masuk data. Ini yang kita khawatir, kalau kita buka sekolah kemudian ada anak yang OTG (orang tanpa gejala) terus di sekolah terjadi penularan dan tak bisa terkendali,” ujarnya.

Perempuan yang akrab disapa Umi Nurul ini menilai lebih baik menyelamatkan generasi bangsa dari pada banyak yang terpapar virus itu. Karena dampak virus itu tak hanya menyerang pernafasan saja namun juga yang lain.

Karenanya, ia sangat berharap Dikbud untuk lebih intens berkomunikasi dan kerjasama dengan Dikes.

“Mau tidak mau harus dievaluasi, kalau sudah ada surat edaran dan perintah bupati tegas menutup, kemudian masih ada membuka, saya kira Dikbud harus mengevaluasi. Ini demi kebersamaan kita,” tegasnya.

Ia memaklumi jika orang tua maupun murid begitu antusias menyambut PTM. Hanya saja, kondisi saat ini kasus covid-19 di Lobar melonjak tinggi. Hal ini yang harusnya disadari bersama. “Kalau tidak sadar bersama dan saling mengguatkan menghadapi covid ini, kapan akan selesai?” imbuhnya.

Jika nantinya kasus covid Lobar sudah mulai menurun secara perlahan Umi Nurul menyarankan sekolah dibuka kembali. Ini perlunya mengapa ia menyarankan agar Dikbud intens koordinasi dengan Dikes agar mengetahui kondisi kasus. Agar kemudian memetakan sekolah yang sudah siap mengelar PTM dengan kondisi zona yang sudah tak merah.

Hal itu sudah sering ia sampaikan kepada Dikbud.“Tapi saat sekarang ini lonjakan kasus sedang terjadi, sehingga butuh kerja bersama melawan covid ini,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dikbud Lobar, H. Nasrun mengakui memang masih ada 11 sekolah yang dahulu lulus verifikasi PTM masih membuka tatap muka. Ia berdalih kebijakan untuk 11 sekolah itu belum dicabut. Sedangkan kebijakan untuk sekolah lain yang mengusulkan izin PTM belakangan duluan dicabut.

“Semua sekolah yang izin belakangan itu dicabut (PTM),” ungkapnya, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.

Saat disinggung kebijakan pemerintah pusat yang menyarankan agar tidak mengelar Tatap muka bagi daerah yang mengelar PPKM Darurat, Nasrun mengatakan jika pihaknya tetap akan mengevaluasi 11 sekolah itu.

“Kita sedang evaluasi untuk sekolah yang 11 itu, kalau memang ada kemungkinan kita tutup ya kita tutup,” ujarnya.

Pihaknya pun berterima kasih atas saran kalangan DPRD Lobar untuk mengevaluasi penerapan PTM sekolah itu. Rencannya pihaknya sepekan ini akan melakukan evaluasi itu.“Tapi tidak menutup kemungkinan kita cabut (izin PTM) kalau keadaanya benar-benar darurat,” pungkasnya.

Terpisah, Polisi Pamong Praja (Pol PP) justru melakukan pengawalan ketat terhadap Surat Edaran (SE) Bupati Lombok Barat terkait dengan pemberlakuan Belajar Dari Rumah ( BDR) sejak tanggal 26 Juli 2021.

Dalam dua hari pemberlakuan kebijkan ini, Pol PP menemukan masih ada sekolah di Kecamatan Narmada masih melakukan kegiatan belajar di sekolah.“ Sekolah yang ada di Kabupaten Lombok Barat tentunya kami awasi, karena sudah ada perintah sekolah tidak boleh belajar di sekolah,” ungkap Kasat Pol PP Lobar, Baiq Yeni S Ekawati.

Yeni menuturkan, keberadaan sekolah yang masih buka ditemukan oleh Personel Pol PP yang akan melakukan sosialisasi DBHCHT di Kecamatan Narmada. Saat di lapangan ditemukan ada sekolah yang masih buka, padahal surat edaran sudah dikeluarkan oleh Dikbud. “Saya dapat laporan dari anggota, sekolahnya kita llaporkan ke Dikbud, ” tegas Yeni.

Kepada pihak Dikbud, pihaknya menyampaikan laporan yang didapatkan dari anggota di lapangan ada sekolah yang masih. Pihaknya memang masih memaklumi mungkin sekolah tersebut belum mengetahui atau mendapatkan edaran dari Dikbud. Untuk itu Pol PP meminta agar Dikbud memantau dan mengawasi secara langsung sekolah.

“Saya saja hari Senin, terima SE tersebut, mungkin hari ini semua sekolah sudah tidak ada yang buka lagi,” terangnya.

Dengan adanya laporan ini, pihaknya tidak ingin ada ditemukan lagi!sekolah yang masih buka. Sebab bupati sudah tegas dalam SE agar kegiatan belajar mengajar ditutup sementara. (her)

perbakin



Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Bangun Digital Payment Ekosistem UMKM, BRI Jalin Kerjasama Layanan Pada Platform...

0
Yogyakarta (suarantb.com) – Dalam rangka memperkuat dan membangun ekosistem UMKM Indonesia, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menginisiasi kerja sama Layanan Digital...

Latest Posts

Bangun Digital Payment Ekosistem UMKM, BRI Jalin Kerjasama Layanan Pada Platform AYO SRC

Yogyakarta (suarantb.com) – Dalam rangka memperkuat dan membangun ekosistem...

80 Mahasiswa Pertukaran Dalam Negeri Belajar di Unisma

Malang (suarantb.com) Universitas Islam Malang menyambut sebanyak 80 mahasiswa...

Bulog Gelontorkan 650 Ribu Ton Beras untuk Operasi Pasar

Jakarta (suarantb.com)–Guna menjalankan fungsi menjaga stabilitas harga pangan khususnya...

Investasi Semakin Mudah, BRI Hadirkan Fitur Pembelian SBN di BRImo

Jakarta (suarantb.com)– Aplikasi Super Apps Digital Banking BRImo milik...

Bupati Dompu Minta Pelaksanaan MTQ Dievaluasi

Dompu (Suara NTB) - Bupati Dompu, H. Kader Jaelani...