Tingkat Partisipasi Masyarakat, Bawaslu NTB Perbanyak Desa Pengawasan

0
Itratip (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Meskipun tak ada agenda Pemilu, Bawaslu Provinsi NTB terus melakukan penguatan peran serta masyarakat untuk ikut mwujudkan pemilu yang demokratis. Salah satunya dengan memperkuat dan meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat dalam setiap konstestasi pemilihan.

Komisioner Bawaslu NTB, Itratip yang dikonfirmasi menjelaskan bahwa pengawasan partisipatif dari unsur masyarakat menjadi hal yang perlu ditingkatkan dan dijaga keberlanjutannya untuk membantu kinerja Bawaslu sebagai pengawas Pemilu, salah satunya adalah dengan menjalin kerjasama dengan unsur masyarakat.

“Salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan adalah melalui pembentukan Desa Pengawasan.  Untuk menjangkau lebih banyak elemen masyarakat dan meningkatkan kapasitas pengetahuan masyarakat tentang Pengawasan Pemilu, sehingga masyarakat dapat secara proaktif melaksanakan pengawasan dan mencegah berbagai tindak pelanggaran dalam Pemilihan seperti politik uang,” katanya.

Pembentukan Desa Pengawasan juga bertujuan untuk menggerakkan dan mengarahkan masyarakat untuk memaksimalkan fungsi advokasi di bidang kepemiluan. Salah satu hal yang ditekankan untuk meminimalisir terjadinya politik uang dan menjaga marwah demokrasi bangsa.

“Fungsi kontrol sosial juga menjadi hal yang sangat penting, mengingat masyarakat dinilai sebagai pihak yang independen dan kunci dari terlaksananya proses demokrasi bangsa,” ucap Itratip, Minggu, 2 Mei 2021.

Tidak hanya itu, partisipasi masyarakat juga sangat penting keberadaannya untuk mengontrol netralitas penyelenggara pemilu itu sendiri, baik KPU maupun Bawaslu. Sebab tanpa pengawasan, penyelenggara pemilu juga sangat rawan untuk menjadi bagian sebagai pelaku pelanggaran.

“Kedepannya Bawaslu akan terus memperbanyak pembentukan MoU atau nota kesepahaman pembentukan desa pengawasan. Sehingga antara kedua belah pihak akan mampu menghasilkan kerjasama yang bersifat mutualisme dan berkelanjutan demi proses pemilihan yang berintegritas,” kata Itratip. (ndi)