Ratusan Anak NTB Perebutkan 24 Formasi Calon Praja IPDN

0
Muhammad Nasir (Suara NTB/dok)

MINAT anak-anak muda NTB untuk menjadi Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) masih cukup tinggi. Data sementara yang diperoleh dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, jumlah pendaftar sudah mencapai 520 orang hingga Selasa, 27 April 2021.

Pendaftaran Calon Praja IPDN akan ditutup pada 30 April mendatang. Sementara itu, jumlah alokasi Calon Praja IPDN yang diperoleh NTB tahun 2021 sebanyak 24 formasi. Sehingga dipastikan ratusan orang tersebut akan memperebutkan 24 formasi Calon Praja IPDN tahun 2021.

“Pendaftaran IPDN untuk provinsi NTB sampai hari ini 27 April 2021, sebanyak 520 orang,” sebut Kepala BKD NTB, Drs. Muhammad Nasir dikonfirmasi Suara NTB, Selasa, 27 April 2021.

Nasir mengatakan, masih ada kesempatan bagi putra-putri terbaik NTB untuk mendaftar menjadi calon Praja IPDN hingga 30 April mendatang. Pendaftaran seleksi penerimaan Calon Praja IPDN sendiri sudah dibuka mulai 9 – 30 April 2021.

Tahun lalu, NTB memperoleh jatah sebanyak 25 formasi dalam penerimaan Calon Praja IPDN. Jumlah pendaftar mencapai 912 orang putra-putri NTB. Dari jumlah pendadaftar sebanyak itu, 886 orang dinyatakan memenuhi syarat (MS), sisanya  tidak memenuhi syarat (TMS).

Pada tahun ini, Pemerintah Pusat membuka rekrutmen untuk Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebanyak 1.161 formasi. Dari jumlah tersebut,  Pemerintah Pusat memberikan jatah untuk NTB sebanyak 24 formasi.

Mengenai jumlah kuota yang didapatkan NTB, Nasir mengakui memang sangat kurang. Karena penentuan kuota untuk masing-masing provinsi sudah ada rumus yang digunakan oleh Pemerintah Pusat. Seperti luas wilayah, kondisi wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan daerah. “Memang sangat kurang. Tapi itu sudah ada rumusnya,” terangnya.

Disinggung kuota untuk masing-masing kabupaten dari 24 formasi yang diperoleh Pemprov NTB. Nasir mengatakan kuota untuk masing-masing kabupaten/kota tidak ditentukan. Pelamar yang lolos nantinya akan dilakukan perangkingan. “Dia melakukan rangking, dia tidak menentukan kuota per kabupaten/kota. Bisa saja kalau rangkingnya rendah, dia tak ada kuota,” terangnya. (nas)