Perbaiki Mekanisme Pencairan BPS

0
Aroef Sarifudin  (Suara NTB/rus)
ads top adsamman

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) bersama dengan Bank BRI sebagai bank penyalur terus berusaha memperbaiki mekanisme pencairan Bantuan Program Sembako (BPS). Beberapa persoalan masih ditemukan. Di antaranya, ribuan yang belum melakukan pencairan Maret-April, persoalan harga sembako yang diberlakukan e-Warong dan masih ditemukan sejumlah Kepala Wilayah (Kawil) yang memegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, H. M. Juaini Taofik usai rapat dengan Pimpinan Cabang BRI Selong, Aroef Sarifudin di ruang kerjanya, Kamis, 15 April 2021. Diakuinya, ribuan KPM  BPS atau dulu disebut Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) belum cair. Ada perbedaan data antara BRI dengan Dinas Sosial. Data Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Selong, dari 116 ribu KPM, sebanyak 103 ribu KPM sudah mencairkan penuh, 12 ribu baru mencairkan sebagian dan 2 ribu sama sekali belum melakukan pencairan.

Sekda menegaskan sudah mendorong Dinas Sosial dan para pendamping program untuk segera menelusuri ke bawah. “Ini mau kita kejar yang belum transaksi atau yang melakukan transaksi separuh, namanya orang miskin dengan uang Rp 200 ribu biasanya habis bulan itu,” ungkapnya. Hari pertama datangi e Waroeng misalnya membeli beras lalu hari kedua membeli telur. Fakta ini akan didorong untuk diketahui lebih detail.

Berikutnya yang menjadi atensi serius dalam proses penyaluran BPS ini adalah terkait harga. Kata Sekda, harga ini menjadi hal krusial. Sudah banyak pernyataan dari  berbagai pihak menyoal tentang harga. Disebut, ada dinas perdagangan yang memiliki wewenang menentukan harga rata-rata masing-masing kecamatan. Dinas Perdagangan memiliki  metode tersendiri yang tidak akan diintervensi dalam penetapan harga.

Harga yang ditetapkan dinas perdagangan ini diharapkan digunakan untuk transaksi pembayaran di e Warong. “Semisal harga telur di Selong lebih mahal dibanding Terara, maka e-Warong tidak tidak boleh memlih harga mahal di Selong. “Kalau KPM Terara, maka pakai rilis Terara, jangan murahnya di lepas, mahalnya saja diambil, kualitas pelayanan ke KPM harus lebih baik,” paparnya.

Masih ada kepala dusun yang memegang kartu keluarga sejahtera. Pihaknya akan menyurati dan memberikan peringatan kepada kepala dusun, pamong desa atau siapa saja yang masih memegang KKS. Agen e Warong kabarnya juga ada. Aturan semestinya kartu ini dipegang oleh KPM. “KKS itu 100 persen harus dipegang oleh KPM,” tegasnya lagi.

Pinca BRI Selong, Aroef Sarifudin menjelaskan, BRI terus melakukan perbaikan mekanisme penyaluran BPS bersama dengan para agennya. Termasuk perbaikan sesuai rekomendasi dari Ombudsman Perwakilan NTB. “Semua sudah diselesaikan, temuan-temuan di ombudsman sudah diperbaiki,” ucapnya.

BRI juga tetap bisa menjadi bank penyalur menyalurkan BPS di Lotim. Seluruh agen BRIlink yang menjadi e-Werong diketahui sudah diingatkan oleh Pinca BRI Selong untuk perbaiki kualitas pelayanannya ke KPM. (rus)