Pemkot Siapkan Mutasi Besar-besaran

0
H. Effendi Eko Saswito. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) telah memproses izin pengisian dan pergeseran pejabat ke pemerintah pusat. Gerbong mutasi dipastikan akan digelar secara besar – besaran. Pasalnya, pergeseran dan pengisian mengarah ke eselon II, III dan IV.

Ketua Baperjakat yang juga Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito menyampaikan, pihaknya telah mempersiapkan kebutuhan administrasi untuk diajukan ke Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Aparatur Sipil Negara untuk menggelar mutasi maupun pergeseran pejabat. Dipastikan surat rekomendasi telah dikirim oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. “Kalau surat rekomendasi itu yang kirim BKPSDM,” kata Sekda dikonfirmasi, Rabu, 31 Maret 2021.

Skenarionya adalah terlebih dahulu menyiapkan pengisian jabatan lowong. Setelah itu dilakukan pergeseran atau rolling untuk pejabat eselon II berdasarkan hasil uji kompetensi. Sekda menambahkan, gelombang pergeseran pejabat pasti terjadi pada periode kepemimpinan Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana dan Wakil Walikota Mataram, TGH. Mujiburrahman. “Iya, gelombang mutasi pasti terjadi karena menyasar seluruh pejabat mulai dari eselon II, III dan IV,” tandasnya.

Ditanya mengenai pengisian jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram? Walikota demikian kata Sekda, telah mengeluarkan surat keputusan menunjuk Asisten I Lalu Martawang sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD. Penunjukan Martawang dinilai karena banyak keterlibatan dalam hal penanganan pandemi Covid-19. Meskipun secara kapasitas bukan berasal dari tenaga kesehatan. “Kalau direktur kan urusan manajerial saja,” timpalnya.

Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana sebelumnya memastikan akan segera melakukan pengisian jabatan terutama beberapa jabatan eselon II yang kosong. Dalam pengisian ini tetap mengikuti prosedur dengan meminta rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri dan KASN. “Pak Sekda sudah saya minta untuk mempersiapkan semuanya,” terangnya.

Salah satu komponen dipersiapan untuk pergeseran pejabat melalui asesmen. Asesmen ini digelar untuk mengetahui kompetensi jabatan pimpinan tinggi pratama. Dari penilaian ini akan dijadikan acuan dalam rangka penempatan pejabat baik itu pergeseran dan perpanjangan jabatan. Mohan memastikan pemetaan kompetensi pejabat akan dijadikan rujukan. Dengan sistem terbuka dan kompetitif inilah dijadikan acuan. “Kalau ditanya sejauhmana tentu hasil ini akan kita jadikan ukuran,” ucapnya.

Pelaksanaan asesmen baru kali ini menggunakan asesor dari Pemprov NTB. Bagi Pemkot Mataram menjadi ikhtiar awal melakukan pendekatan lebih terbuka, kompetitif dan sesuai aturan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara.

Posisi pejabat eselon II dipastikan belum tentu aman. Pihaknya telah mempersiapkan pergeseran karena sejumlah jabatan pimpinan OPD kosong, sehingga perlu segera diisi. Akan tetapi, pergeseran atau ditetapkan mengisi jabatan tertentu tergantung dari kemampuan pejabat itu sendiri, apakah menguasai secara teknis,managerial serta sosial kultural memadai. Apabila tiga komponen itu terpenuhi maka tidak ada alasan pejabat pembina kepegawaian untuk tidak mempertahankan. “Makanya ini nanti yang kita jadikan acuan,” ucapnya. (cem)