Satu Pimpinan OPD Tak Ikut Asesmen

0
Pimpinan OPD mengikuti asesmen yang digelar Pemkot Mataram di aula Pendopo Walikota Mataram, Senin, 29 Maret 2021. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram menggelar asesmen jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP). Satu dari 33 pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) absen. Hasil asesmen dijadikan acuan untuk memutasi atau rotasi pejabat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany diketahui tidak ikut asesmen. Yang bersangkutan diketahui sedang menjalani isolasi mandiri akibat terkonfirmasi positif coronavirus disease. Proses asesmen akan diagendakan kembali. “Kita jadwalkan lagi khusus untuk kepala DP3A,” kata Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito dikonfirmasi, Senin, 29 Maret 2021.

Asesmen digelar untuk mengetahui kompetensi pejabat. Hasilnya dijadikan acuan untuk merotasi dan melantikan pejabat. Walikota Mataram H. Mohan Roliskana menegaskan,tujuan digelar asesmen ini untuk mengetahui kompetensi JPTP. Dari penilaian ini akan dijadikan acuan dalam rangka penempatan pejabat baik itu pergeseran dan perpanjangan jabatan.

Mohan memastikan pemetaan kompetensi pejabat akan dijadikan rujukan. Dengan sistem terbuka dan kompetitif inilah dijadikan acuan. “Kalau ditanya sejauh mana tentu hasil ini akan kita jadikan ukuran,” ucapnya.

Pelaksanaan asesmen baru kali ini menggunakan asesor dari Pemprov NTB. Bagi Pemkot Mataram menjadi ikhtiar awal melakukan pendekatan lebih terbuka, kompetitif dan sesuai aturan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara (ASPN).

Posisi pejabat eselon II dipastikan belum tentu aman. Pihaknya telah mempersiapkan pergeseran karena sejumlah jabatan pimpinan OPD kosong, sehingga perlu segera diisi. Akan tetapi, pergeseran atau ditetapkan mengisi jabatan tertentu tergantung dari kemampuan pejabat itu sendiri, apakah menguasai secara teknis, manajerial serta sosial kultural memadai. Apabila tiga komponen itu terpenuhi maka tidak ada alasan pejabat pembina kepegawaian untuk tidak mempertahankan. “Makanya ini nanti yang kita jadikan acuan,” ucapnya.

Kepala Bidang Pengembangan Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), H. Ahmad Mujahiddin menambahkan, materi asesmen yang dikerjakan oleh pimpinan OPD tidak terlepas dari tugas serta kemampuan manajerial mereka memimpin OPD. Tim asesor memberikan pertanyaan serta studi kasus yang harus dicarikan solusi. “Semua berkaitan dengan pekerjaan mereka,” tambah Muja. Ketidakhadiran satu pejabat kata Muja, panitia telah menerima laporan bahwa Kepala DP3A Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany sedang menjalani isolasi mandiri karena positif Covid-19. Pihaknya akan kembali menjadwalkan asesmen khusus bagi yang bersangkutan. (cem)

Tiitle Ads