Kasus Alsintan Lombok Timur 2018, Kerugian Negara Lebih dari Rp1 Miliar

0
Irwan Setiawan Wahyuhadi. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Dugaan korupsi pengadaan alat dan mesin pertanian Lombok Timur tahun 2018 terindikasi merugikan negara. Hitungan sementara mencapai Rp1 miliar. Kerugian timbul diduga dari penyaluran Alsintan yang tidak sesuai.

Kepala Kejari Lombok Timur Irwan Setiawan Wahyuhadi menjelaskan, nilai kerugian itu masih sementara. Untuk rincinya sedang dihitung BPKP Perwakilan NTB. “Kerugian negara awal sekitar Rp1 miliar lebih. Saya tidak bisa detail karena masih menunggu hasil dari BPKP,” ujarnya, Rabu, 24 Maret 2021. Penyaluran terhadap UPJA dan kelompok tani ini diduga tidak sesuai peruntukannya. Mereka mendapatkan Alsintan tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya diterima. Bantuan disalurkan Dinas Pertanian Lombok Timur untuk 21 penerima.

Total saksi yang sudah dimintai keterangan mencapai 30 orang. Diantaranya para pejabat pada Dinas Pertanian Lombok Timur, petani penerima bantuan, dan Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA). Juga ada pejabat dari Kementerian Pertanian RI. “Semua pihak yang terkait kita periksa,” sebutnya. Dalam kasus ini, jaksa penyidik menemukan indikasi korupsi yang menimbulkan kerugian negara. Konstruksi pidananya merujuk pada pasal 2 dan atau pasal 3 UU RI No20/2001 tentang perubahan atas UU RI No35/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Kalau modusnya saya tidak bisa jelaskan. Nanti saja lihat saja perkembangannya penyidikannya,” kata Irwan. Pengadaan Alsintan ini meliputi, traktor roda dua 15 unit, traktor roda empat ada empat unit, mesin air sembilan unit, dan handsprayer 40 unit. Sejumlah Alsintan yang diduga tidak sesuai peruntukannya sudah disita. Nantinya menjadi bahan tambahan untuk penghitungan kerugian negara. (why)