Mataram (Suara NTB) – Tiga pegawai Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menjalani pemeriksaan di Kejati NTB, Senin, 11 Januari 2021. Mereka diperiksa terkait kasus proyek pembangunan ruang IGD dan ruang ICU RSUD KLU tahun 2019. Penanganan kasus ini sudah di tahap penyidikan.
Para saksi ini diperiksa sampai pukul 17.00 Wita. Saat dikonfirmasi, salah satu saksi menyangkal pemeriksaannya terkait kasus RSUD KLU tersebut. Bahkan berkilah kehadiran mereka hanya mengenai koordinasi pendampingan pelaksanaan proyek.
Namun, Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan membenarkan pemeriksaan tersebut. “Mereka dari ULP. Pemeriksaannya di Pidsus terkait kasus RSUD KLU,” kata Dedi dikonfirmasi terpisah. Proyek penambahan ruang ICU RSUD KLU ditender dengan pagu anggaran Rp6,7 miliar pada APBD KLU tahun 2019. Proyek ini dikerjakan kontraktor asal Makassar, Sulawesi Selatan, PT Apro Megatama dengan kontrak Rp6,4 miliar.
Kemudian, proyek penambahan ruang IGD RSUD KLU dianggarkan dalam APBD 2019 sebesar Rp5,41 miliar. Tender proyek tersebut dimenangi PT Batara Guru Group dengan penawaran Rp5,1 miliar. “Kita ingin dalami proyek ini mulai dari tahap lelangnya seperti apa, bagaimana prosesnya kenapa perusahaan tersebut yang menang. Intinya terkait proses tendernya,” jelas Dedi.
Indikasi korupsi dalam proyek ini seperti dijelaskan dalam pasal 2 dan atau pasal 3 UU RI No20/2001 tentang perubahan atas UU RI No31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Juga indikasi adanya keterlibatan banyak pihak sehingga dikaitkan dengan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Proyek IGD dan ICU RSUD KLU diduga bermasalah sejak awal. Mulai dari pekerjaan yang tidak selesai sampai harus diputus kontrak. Sampai temuan BPK atas kelebihan pembayaran terhadap kekurangan pekerjaan. “Nanti saksi-saksi lain secara berjenjang akan kita periksa. Masih ada saksi lainnya yang akan kita panggil,” tutup Dedi. (why)
