2021, Kemendagri Wajibkan Pemprov Bentuk Dinas Dukcapil

Ilustrasi dokumen dan data. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mewajibkan Pemprov NTB untuk membentuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) paling lambat Maret 2021. Selain itu, Kemendagri juga meminta Pemprov dan Pemda Kabupaten/Kota membentuk Dinas Pemadam Kebakaran.

“Ada surat dari Mendagri, supaya Dukcapil mandiri. Kita lagi proses. Itu mandatori dari Kemendagri. Kabupaten/kota juga diminta, supaya  Dukcapil itu menjadi dinas tersendiri,” kata Kepala Biro Organisasi Setda NTB, Ir. H. Lalu Hamdi, M. Si., dikonfirmasi Suara NTB, Minggu, 25 Oktober 2020.

Iklan

Saat ini, bagian Dukcapil berada di bawah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB. Pada 6 Oktober 2020, Mendagri mengeluarkan  Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/5527/SJ tentang  Pembentukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Provinsi NTB.

Surat ini pada prinsipnya mengingatkan kembali pada perangkat daerah, bahwa  sebelumnya sudah ada PP Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013.

Dinas Dukcapil Provinsi dan kabupaten/kota wajib dibentuk dan tidak dapat digabung dengan urusan pemerintahan lainnya serta disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri paling lama satu tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. Batas waktu pembentukan Disdukcapil bila dilihat dari Surat Mendagri 1 tahun setelah Permendagri disahkan.

Hamdi menjelaskan pembentukan Dinas Dukcapil ini harus melalui perubahan Perda, sehingga mulai dari sekarang sedang dipersiapkan draf perubahan Perdanya.

Selain itu, lanjut Hamdi, pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran juga mendesak sesuai surat Mendagri. Namun, katanya, Pemprov akan mendorong Pemda Kabupaten/Kota terlebih dahulu membentuk Dinas Pemadam Kebakaran.

Sementara itu, mulai Januari 2021, beberapa Biro di Sekretariat Daerah NTB akan digabung dan satu biro yang akan dihapus. Satu Biro yang dihapus adalah Biro Kerjasama. Selanjutnya, urusan kerjasama akan digabung ke Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Sementara, Biro Humas dan Protokol akan diubah menjadi Biro Administrasi Pimpinan. Ada bagian di Biro Humas dan Protokol yang akan digabung ke Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik).

Sedangkan, Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (BAPP dan LPBKP) akan dipecah menjadi dua. Yaitu, Biro Administrasi Pembangunan dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa. (nas)