2021, Ekonomi NTB Diproyeksi Tumbuh 2,75 hingga 3,3 Persen

Sekda NTB, H. L. Gita Ariadi, saat menyampaikan jawaban Gubernur NTB atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD NTB terhadap Nota Keuangan dan Raperda tentang APBD NTB 2021 di Ruang Rapat Utama Kantor DPRD Provinsi NTB, Kamis 26 November 2020.(Suara NTB/Humas NTB)

Mataram (Suara NTB) – Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi mewakili Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah memberikan jawaban Gubernur NTB atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan dan Raperda tentang APBD Provinsi NTB 2021 di Ruang Rapat Utama Kantor DPRD Provinsi NTB, Kamis 26 November 2020.

Salah satu catatan penting yang mencuat dari pandangan dan saran fraksi di DPRD NTB adalah terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi NTB pada tahun 2021.

Hal ini mencuat dari jawaban Gubernur atas pendapat dan saran fraksi PAN, serta saran fraksi PPP terkait pertumbuhan ekonomi, serta pengembangan sektor industri, pariwisata dan perdagangan, terutama di beberapa kawasan strategis provinsi (KSP).

Terkait hal ini, Sekda NTB menegaskan saran dan pendapat ini sangat layak untuk diterima oleh pemerintah daerah. Alasannya antara lain, karena target pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sebesar 2,75 % – 3,30 %, sangat penting untuk menjadi acuan bersama mengatasi dampak pandemi covid-19.

Selain itu, peningkatan pendapatan daerah merupakan instrumen penggerak belanja pembangunan yang memiliki korelasi signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Alasan lain adalah pentingnya memberikan insentif untuk aktivitas industri yang berorientasi ekspor guna meningkatkan nilai tambah dan devisa negara, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai dapat mengatasi persoalan pengangguran, kemiskinan, pemerataan kesejahteraan dan pengurangan dampak pandemi  covid-19.

Gubernur juga menjawab pertanyaan Fraksi Golkar yang meminta perhatian pemerintah daerah untuk serius mendorong Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang sudah ditetapkan pemerintah pusat sebagai destinasi pariwisita super prioritas (DPSP), dan pada tahun 2021 direncanakan sebagai tuan rumah event internasional MotoGP 2021.

“Terkait hal tersebut, dapat diinformasikan bahwa  pembangunan infrastruktur di KEK Mandalika sudah menjadi otoritas pengelola kawasan, yaitu ITDC dengan sumber anggaran dari pemerintah pusat dan dunia usaha/investor. sementara itu, anggaran dari APBD NTB tahun 2021 diarahkan untuk penguatan kapasitas sarana prasarana dan sumberdaya manusia di luar KEK, termasuk kawasan penyangga KEK,” ujarnya.

Sekda menambahkan, dalam menyambut MotoGP 2021, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran pada sektor yang dinilai memiliki korelasi dalam penyiapan kebutuhan pada saat event MotoGP, seperti penguatan UMKM pada Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, serta upaya penyiapan kebutuhan daging dan bahan pangan pada dinas peternakan dan kesehatan hewan, dinas pertanian dan perkebunan, dinas ketahanan pangan dan dinas kelauatan dan perikanan.

Sekda juga memberikan jawaban untuk fraksi Partai Gerindra yang menanyakan terkait program dan kegiatan untuk pemulihan ekonomi dan ketahanan pangan tahun 2021 akibat adanya pandemi Covid-19, serta upaya pemerintah daerah dalam mengakses anggaran dari pemerintah pusat dan sumber lainnya dalam mempercepat penuntasan pemulihan ekonomi.

“Pemerintah daerah sedang dan akan terus melakukan penguatan ekonomi usaha mikro kecil dan menengah, termasuk di dalamnya UMKM/IKM melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan personalia pelaku usaha, pemberian bantuan sarana dan prasarana produksi, modal kerja, pengembangan industri pertanian untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat serta menjalin kemitraan usaha dengan dunia usaha menengah besar untuk menjamin kepastian pemasaran hasil produksi UMKM/IKM,” jelasnya.

Selanjutnya, Lalu Gita menanggapi pernyataaan dari fraksi Partai Gerinda yang meminta penjelasan terkait program pemerintah di bidang pariwisata yang paling terpuruk akibat Pandemi Covid-19. Terkait hal tersebut, Ia menjelaskan langkah-langkah pemerintah daerah dalam pemulihan aktivitas pariwisata.

“Antara lain melakukan mapping terhadap pelaku usaha pariwisata yang terkena dampak Covid-19, mengakselarasi pola koordinasi dengan pemerintah pusat dalam penanganan jangka pendek terhadap pelaku usaha pariwisata, memberikan insentif dan kemudahan bagi pengelola usaha pariwisata dan memberdayakan para guide,” jawabnya.

Fraksi PKS DPRD NTB juga menanyakan apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan sebesar Rp1,95 triliun sudah dikalkulasi pencapaiannya, dari mana sumber yang diandalkan untuk pencapaiannya? Jawaban serupa juga disampaikan Fraksi Partai Nasdem yang menanyakan apakah target PAD tersebut sudah memperhitungkan kondisi new normal. Fraksi PKB menyarankan agar PAD dapat dimaksimalkan. Selain itu, Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan terkait pos sumber pendapatan, serta strategi pencapaian PAD.

Terhadap pertanyaan dan saran tersebut, Sekda menjelaskan bahwa PAD yang direncanakan sebesar Rp1,95 triliun bersumber dari pajak daerah sebesar Rp1,49 trilliun, retribusi daerah Rp47,22 milliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp64,10 milliar, dan lain-lain pad yang sah Rp355,29 milliar. Dari empat komponen PAD tersebut, pajak daerah tetap menjadi sumber PAD andalan dengan kontribusi 76,12%, menyusul lain-lain PAD yang sah 18,18%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 3,28% dan retribusi daerah 2,42%.

Kenaikan PAD telah memperhitungkan kondisi new normal dan kondisi sosial masyarakat. Beberapa strategi pencapaian PAD antara lain; (a) optimalisasi sumber-sumber penerimaan PAD melalui program unggulan e-samsat, yakni digitalisasi pengelolaan pendapatan daerah yang meliputi e-samsatntb, e-ret, e-blud dan e-bumd; (b) program strategis peningkatan penerimaan pad yang melibatkan semua opd/skpd, seperti kiht (kawasan industri hasil tembakau), KAIWS (Kawasan Agro Industri Wisata STIP), Samsat Perikanan, pengembangan PAD melalui sektor lingkungan hidup dan kehutanan, pengembangan destinasi wisata olahraga, pengembangan terminal sehat, pengembangan pabrik es kapasitas 15 ton dan lain-lain; (c) meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pajak dan retribusi daerah, serta memberikan apresiasi kepada perangkat daerah/institusi yang menjadi sumber penghasil/pengelola pendapatan daerah; (d) penguatan kelembagaan dan sdm petugas pemungut pajak dan retribusi; (e) penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan; dan (f) meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan asli daerah.

Kemudian, menanggapi pertanyaan dari Fraksi Partai Nasdem yang meminta tanggapan terkait program Pemerintah Daerah di sektor pendidikan agar menyiapkan sarana prasarana belajar secara virtual hingga ke pelosok-pelosok desa.

“Terkait hal tersebut, Pemerintah Provinsi NTB terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB dalam rangka menyiapkan sarana dan prasarana belajar secara virtual dengan memberikan perangkat dan akses internet secara masif hingga ke pelosok-pelosok desa agar aktivitas belajar-mengajar tetap dapat berlangsung di masa Pandemi Covid-19,” ujarnya.

Selain itu, Fraksi PPP yang menyarankan agar industrialisasi dicanangkan perlu mempertimbangkan aspek keberlanjutan bisnis, yaitu dengan memperhatikan aspek bahan baku, pasar sekaligus pelayanan purna jual.

“Pemerintah Daerah sepakat dengan saran dari Fraksi PPP, sehingga saat ini Pemerintah Daerah sedang melakukan perluasan lokasi bahan baku berbagai jenis industri, serta terus membangun kemitraan dengan dunia usaha/swasta dan daerah/provinsi lainnya guna pemasaran produk ke luar daerah, yang secara kreatif dan produktif dapat dijamin penjualan produknya.”

Terakhir, Lalu Gita berharap agar kebersamaan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tetap terjalin dan terbina secara harmonis dan efektif untuk membangun bumi NTB Gemilang. “Sehingga hasil kerja bersama dapat menjadi pedoman yang efektif dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan di bumi NTB yang kita cintai bersama,” tutupnya. (r/aan)