2021, APBN untuk NTB Rp24,37 Triliun

Syarwan. (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akan direalisasikan di NTB pada 2021 mendatang mencapai Rp24,37 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp 8,96 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp15,41 triliun.

Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun 2021 dan Daftar Alokasi TKDD kepada 10 Bupati/Walikota dan para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dilakukan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc., di Lombok Utara, Rabu, 2 Desember 2020 didampingi Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Syarwan, S.E., M.M.

Syarwan menjelaskan, DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang menjadi dasar pengeluaran negara atas beban APBN. Sebelumnya, DIPA dan TKDD Induk Tahun 2021 diserahkan oleh Presiden kepada para Menteri/Pimpinan Lembaga dan Gubernur/Bupati/Walikota pada 25 November 2020 lalu.

‘’Belanja negara tahun 2021 yang akan direalisasikan di NTB mencapai Rp 24,37 triliun,’’ sebut Syarwan.

Secara keseluruhan, dokumen DIPA untuk belanja kementerian/lembaga  yang akan diserahkan dan direalisasikan di wilayah Provinsi NTB sebanyak 375 DIPA.  Yang mencakup nilai sebesar Rp 8,96 triliun, yang akan dibayarkan di 4 KPPN.

Yaitu, KPPN Mataram sebanyak 236 DIPA senilai Rp 7,26 Triliun, KPPN Selong sebanyak 25 DIPA senilai Rp 347,63 Miliar. Kemudian KPPN Sumbawa Besar sebanyak 48 DIPA senilai Rp 513,21 Miliar, KPPN Bima sebanyak 66 DIPA senilai Rp 842,78 Miliar.

Syarwan menjelaskan, untuk alokasi TKDD, terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 8,37 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 792,08 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 4,64 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 362,80 miliar dan Dana Desa sebesar (DD) sebesar Rp1,25 triliun.

Ia mengatakan kebijakan TKDD Tahun 2021 diarahkan untuk meningkatkan quality control hasil. Mendorong pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Dengan diserahkannya DIPA dan Daftar Alokasi TKDD Provinsi NTB tahun 2021, seluruh satuan kerja serta Kepala Daerah untuk segera melaksanakan APBN/APBD tahun 2021.  Secara cepat, tepat, transparan dan akuntabel dalam rangka memberikan kerja nyata untuk rakyat dalam melaksanakan program pembangunan di NTB. (nas)