223 eks Honorer K2 Pemprov NTB Segera Diangkat Jadi PPPK

0
Syamsul Buhari (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Setelah menunggu hampir dua tahun, nasib 223 eks honorer K2 Pemprov NTB yang lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sudah ada kejelasan. Pemerintah mulai melakukan pemberkasan sebagai usulan penerbitan nomor induk dan pengangkatan sebagai PPPK.

Kepala Bidang Informasi Kepegawaian BKD NTB, Drs. Syamsul Buhari, P.Si., M.Kes., mengatakan pemberkasan PPPK yang telah lulus seleksi tahun 2019 merujuk pada surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian atas nama Kepala BKN No. D 26-30/V 249-2/99 tanggal 3 Desember 2020 perihal Usul Penetapan NI PPPK Tahun 2019 secara elektronik.

Kelengkapan berkas-berkas untuk pengusulan pengangkatan tersebut dideadline atau ditenggat paling lambat 16 Desember 2020. “Pemberkasan secara online, cuma BKD yang input,” kata Syamsul dikonfirmasi Suara NTB, Kamis, 10 Desember 2020 siang kemarin.

Batas waktu pemberkasan ini, kata Syamsul, sama juga untuk kabupaten/kota. Diperkirakan, akhir Desember atau awal Januari 2021, sudah keluar NI dan SK pengangkatan sebagai PPPK.

“Mudah-mudahan akhir bulan Desember atau awal Januari sudah keluar nomor induk PPPK-nya,” katanya.

Dalam rekrutmen PPPK tahun 2019, sebanyak 223 eks honorer K2 Pemprov NTB dinyatakan lulus. Dari 379 eks honorer K2 Pemprov yang ikut seleksi, sebanyak 156 orang dinyatakan tidak lulus menjadi PPPK. Sedangkan sebanyak 223 eks honorer K2 yang lulus. Terdiri dari tenaga guru 205 orang dan penyuluh pertanian 18 orang.

Dalam rekrutmen PPPK  tahun 2019, ribuan eks honorer K2 mengadu nasib menjadi PPPK di seluruh Pemda di NTB. Dalam tahap seleksi administrasi, sebanyak  3.984 pendaftar yang merupakan eks honorer K2 di NTB dinyatakan lulus.

Pendaftar yang lulus seleksi administrasi selanjutnya berhak ikut tes tulis yang dilaksanakan 23 -24 Februari 2019. Dengan rincian, Pemprov sebanyak 379 orang, Kota Mataram 62 orang, Lombok Barat 208 orang, Lombok Tengah 752 orang, Lombok Timur 508 orang dan Lombok Utara 56 orang. Selanjutnya, Sumbawa Barat 164 orang, Sumbawa 620 orang, Dompu 35 orang, Bima 1.183 orang dan Kota Bima 17 orang. (nas)