Mataram (Suara NTB) – Meningkatnya angka perkawinan anak di NTB, khususnya Lombok, menjadi penyumbang terbesar tingginya angka kehamilan remaja. Di tengah pandemi virus corona (Covid-19) saat ini, potensi perkawinan anak tersebut semakin terbuka lebar.
Dampak buruk perkawinan usia anak sendiri dapat memengaruhi individu dan keluarga korban. Antara lain seperti putus sekolah, komplikasi kehamilan dan persalinan, stunting, eksploitasi hingga kematian. Program “Yes I Do” yang digagas Rutgers WPF Indonesia, Aliansi Remaja Independen, dan Plan International Indonesia berupaya mencegah dan memutus rantai pernikahan usia anak tersebut.
“Programnya di Lombok Barat (Lobar) dan ini program kita 5 tahun kedepan untuk mencegah perkawinan anak. Apalagi di Lombok ini sendiri banyak banget terjadi perkawinan anak,” ujar District Coordinator Rutgers WPF Indonesia Muhammad Rey Dwi Pangestu, Jumat, 11 September 2020.
Program tersebut saat ini difokuskan pada dua kecamatan di Lombok Barat. Yakni kecamatan Kediri dan Lembar. Menurut Rey, penyebab pernikanan anak meliputi tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan pola pikir anak yang mudah dipengaruhi oleh kultur masyarakat dan lingkungan.
“Untuk di wilayah Lombok Barat tidak semua desa, hanya 4 desa di kecamatan Lembar dan Kediri,” jelasnya.
Untuk mengatasi persoalan itu, mata rantai harus diputus secara bersamaan agar optimal dengan peran serta banyak pihak. Termasuk “local partner” dan pemerintah kota setempat. Pada 2016-2017 saja tingkat perkawinan anak saja mengalami peningkatan. Tetapi, pada 2019 sempat mengalami penurunan.
“Kita melihatnya itu bahwa teman-teman sudah perhatian dengan kawin di bawah umur, bahkan sampai di 2020 awal ini sudah menurun. Tapi pas pandemi ini justru meningkat,” ujarnya.
Salah satu tujuan program Yes I Do agar tidak terjadi lagi peningkatan angka perkawinan anak tersebut. Selain itu, diharapkan juga menjadi bekal di lima tahun kedepan untuk program ini. Kendati demikian, banyak kendala yang dihadapi selama mensosialisasikan program tersebut.
“Kita paling sulit untuk mengajak tokoh adat atau tokoh agama agar tidak menikah. Kita sudah mencoba ke pendidikan tapi belum berhasil kita ajak,” tandasnya. (bay)
