Taliwang (Suara NTB) – Dinas Perikanan (Diskan) Sumbawa Barat akan melibatkan peran serta Pokmaswas untuk melakukan pengawasan di wilayah perairan laut setempat. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya aktivitas destructive fishing (penangkapan ikan yang merusak) ataupun ilegal fishing.
Kepala Diskan, kepada Suara NTB malalui Kabid Sumber Daya dan Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSP-KP) Iwan Irawan S.Pt, Selasa, 22 September 2020 mengatakan, meski saat ini kewenangan pengawasan laut sudah berada di provinsi, tetapi pihaknya tetap melakukan pengawasan.
Hal itu dilakukan, karena bagaimanapun juga ada tanggung jawab moral ke daerah. Dalam pengawasan ini juga, pihaknya tidak bisa sendiri melainkan akan tetap berkordinasi dengan UPTD kelautan perikanan pulau Sumbawa dan Pokmaswas.
Itu dilakukan guna memaksimalkan pengawasan laut yang ada di Sumbawa Barat. Selain itu pemberian himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat pesisir untuk tidak melakukan praktek Destructive fishing juga terus dilakukan.
“Memang untuk pengawasan lautnya sudah berada di Provinsi, Tetapi kami tidak akan tinggal diam untuk tetap melakukan pengawasan,” ungkapnya.
Dikatakannya, berdasarkan laporan yang diterima pihaknya ada beberapa lokasi yang dianggap sering terjadi praktek Destructive dan ilegal fishing yakni gugusan gili balu dan wilayah selatan. Di lokasi itu, biasanya masyarakat yang berasal dari luar KSB kerap melakukan destructive fishing dengan menggunakan bom dan potasium. Karena di lokasi ini sangat menjanjikan bagi para nelayan untuk mendapatkan ikan yang banyak.
Oleh karena itu, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan sosialisasi kepada para masyarakat pesisir untuk sama-sama mengawasi praktek tersebut untuk menekan terjadinya Destructive fishing.
“Dalam waktu dekat kita akan rencanakan lakukan sosialisasi ke masyarakat pesisir untuk sama-sama mengawasi wilayah pesisir dari adanya tindakan Destructive fishing ini. Sehingga kerusakan yang ditimbulkan nanti bisa semakin diminimalisir,” tandasnya. (ils)
