Oknum Dosen FH Unram Terduga Pelaku Pelecehan Seksual Diskors

Mataram (Suara NTB) – Dewan Kode Etik Fakultas Hukum (FH) Universitas Mataram menggelar sidang atas dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswi yang dilakukan oleh oknum dosen FH Unram berinisial NIN, pada Selasa, 21 Juli 2020. Sidang dipimpin Ketua Dewan Kode Etik FH Unram, Prof. Dr. Zainal Asikin. Salah satu keputusan sidang yaitu menskors oknum dosen tersebut.

Oknum dosen Fakultas Hukum Unram itu diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi. Diduga, aksi pelecehan itu dilakukan saat korban tengah melakukan konsultasi skripsi di salah satu ruangan kampus setempat.

Ketua Dewan Kode Etik Unram, Zainal Asikin, usai menggelar sidang menyebut terdapat tiga putusan yang diambil dalam sidang yang digelar lebih dari satu jam itu. Adapun putusan pertama, ialah oknum dosen terbukti melakukan tindakan asusila setelah mengakui perbuatannya. Oknum dosen itu mengakui perbuatannya di hadapan forum sidang.

Putusan kedua, Dewan Kode Etik memutuskan untuk mencopot oknum dosen dari jabatannya sebagai Sekretaris di Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Unram.

Sementara putusan ketiga ialah, pihak kampus menskors atau menghentikan untuk sementara waktu oknum tersebut sebagai dosen selama lima tahun. Hal itu mengingat yang bersangkutan akan melanjutkan kuliahnya di program doktoral. Ini karena niat melanjutkan studi merupakan keinginannya sendiri, bukan dari beasiswa kampus.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Unram, Dr. Hirsanuddin, menjelaskan bahwa digelarnya sidang kode etik ini lantaran adanya kasus yang dilaporkan mahasiswi Fakultas Hukum Unram.

Dikatakan Hirsanuddin, kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus ini merupakan kasus pertama yang dilaporkan seorang mahasiswi. Dalam catatan pihaknya bahwa tidak pernah ada kejadian asusila seperti ini sebelumnya. Baru kali ini kejadian yang mencoreng wajah kampus merah sebutan Fakultas Hukum terjadi.

“Kalau ada yang laporkan lagi akan kita proses,” jelas Hirsanuddin.

Adapun jika kasus ini dibawa ke Aparat Penegak Hukum (APH), hal demikian menjadi kewenangan korban. Dia pun menyerahkan sepenuhnya jika kasus ini dibawa ke APH. Hasil sidang Dewan Kode Etik disebutnya menjadi rujukan putusan yang diambil selanjutnya. (dys)




Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Imigrasi Luncurkan Situs Resmi Pengurusan e-VoA

0
Mataram (suarantb.com) Situs palsu pengurusan elektronik visa on arrival (e-VOA) https://www.indonesia-evoa.com muncul di pencarian teratas mesin pencari google, warga negara asing diminta berhati-hati. Sebelumnya...

Latest Posts

Imigrasi Luncurkan Situs Resmi Pengurusan e-VoA

Mataram (suarantb.com) Situs palsu pengurusan elektronik visa on arrival...

Kolaborasi Srikandi BRI dan BUMN, Bahu Membahu Percepat Pemulihan Korban Gempa Cianjur

Cianjur (suarantb.com) – Dalam rangka mempercepat pemulihan pasca bencana,...

Unisma Raih Dua Kategori Anugerah Kampus Unggulan

Malang (suarantb.com)Universitas Islam Malang (Unisma) sebagai Perguruan tinggi dengan...

Kesejahteraan Guru Terpencil di Kabupaten Bima Masih Diabaikan

Bima (Suara NTB) - Serikat Guru Indonesia (SGI) Kabupaten...