Tanpa BLK, Tenaga Kerja Lokal Sulit Terakomodir Tambang Raksasa di Dompu

0
Ilustrasi kawasan tambang. (Suara NTB/dok)

Dompu (Suara NTB) – Keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi keharusan untuk menyiapkan tenaga kerja terampil. Bila tidak, ancaman urbanisasi besar-besaran akan terjadi untuk mengisi tenaga kerja yang mestinya bisa diisi tenaga kerja lokal di perusahaan tambang Huu.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dompu, Abdul Sahid, SH kepada Suara NTB, Rabu, 15 Juli 2020 mengaku, keberadaan BLK menjadi prioritas usulan pihaknya yang disampaikan ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dalam beberapa tahun terakhir. Usulan melalui perencanaan nasional justru tidak diakomodir.

‘’Tapi kita akan melalui jalur lain dan itu ada peluangnya. Kita akan mengupayakan melalui anggota DPRD provinsi, Akhdiansyah (Sekretaris DPW PKB) dan insyaallah ada peluangnya,’’ kata Abdul Sahid.

Syarat dibangunkannya BLK oleh pemerintah pusat, kata Sahid, sudah dilengkapinya. Diantaranya kesiapan lahan di depan SPBU Manggelewa seluas 5 hektare sudah ada. Begitu juga dengan syarat tenaga pelatih dan lainnya.

M. Nursalam, ST, M.Si, Kepala Bidang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dompu menambahkan, dalam usulan melalui Bappeda dan Litbang untuk pembangunan BLK tidak bisa diakomodir karena masih moratorium pembangunan gedung di Kementerian Keuangan RI. Upaya mewujudkan BLK tidak terhenti dan diupayakan secara bertahap melalui APBD. ‘’Kita mulai dengan perencanaannya. Kita buatkan master plan sebagai bentuk keseriusan kita mewujudkan BLK,’’ katanya.

Rencana induk pembangunan BLK akan menjadi jalan agar ada pembagian kewenangan dalam pembangunan BLK antara pemerintah pusat, Provinsi, dan Kabupaten. Walaupun, master plan ini tidak termasuk syarat yang diminta pusat. ‘’Kementerian memberikan syarat minimal lahan 5 hektare. Kita sudah ada lokasinya. Sudah ada SK Bupatinya dan sudah kita sertifikatkan. Jadi lahannya sudah clear and clean,’’ terangnya.

Selain menyiapkan master plan pembangunan BLK di Manggelewa, Nursalam juga mengaku, tahun 2020 ini juga dibangunkan pagar di lahan yang disiapkan untuk BLK, dan merehab dua lokal bangunan yang ada untuk dimanfaatkan sebagai sekretariatnya. “Yang kita perjuangkan ke pemerintah pusat untuk workshop-workshop yang butuh anggaran banyak,” katanya.

Kepala bagian Ekonomi dan SDA Setda Dompu, Soekarno, ST, MT yang dihubungi terpisah menegaskan, ketersediaan BLK menjadi keharusan untuk menyiapkan tenaga terampil dan siap kerja. Karena pekerja di perusahaan tambang, tidak hanya sekeda bisa dan terampil, tapi harus bersertifikat.

“BLK menjadi syarat mutlak menyiapkan tenaga kerja terampil untuk tambang. Kegagalan kita mendesain menyiapkan tenaga lokal akan menyebabkan urbanisasi yang besar dari luar,” ungkap Soekarno.

Soekarno mengakui, PT Sumbawa Timur Mining selaku pemegang izin kontrak karya (KK) tambang tembaga dan bahan mineral ikutannya di Huu telah menemukan potensi mineral untuk ditambang. Namun saat ini masih terus dikaji secara teknis dan studi-studi lanjutan. Karena tambang Huu ini akan dilakukan secara tertutup di bawah tanah, sehingga akan banyak membutuhkan tenaga kerja saat produksi.

“Kalau perkiraan saya, bukan hanya 1.000 yang dibutuhkan tenaga kerja saat produksi. Tapi bisa 2-3 ribu tenaga kerja yang akan bekerja langsung. Karena berbeda ketika tambang itu dilakukan secara terbuka, yang justru hanya akan menyerap lebih sedikit pekerja,’’ ujarnya. (ula)