Pemkot Siap Bayar Gaji ke-13

0
Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, tengah menyelesaikan pekerjaan kantor pada Rabu, 15 Juli 2020. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram mengalokasikan anggaran Rp20 miliar – Rp25 miliar untuk membayar gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN) di Lingkup Pemkot Mataram. Pencairan menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.

Pencairan gaji ke-13 sebelumnya selalu bersamaan dengan tahun ajaran baru. Masa pandemi saat ini, Kementerian Keuangan belum mengeluarkan arahan pencairan ke kabupaten/kota.

“Kalau kami siap kapan saja membayar. Tapi ini kan tergantung juknis dari pemerintah pusat,” kata Kepala BKD Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi dikonfirmasi, Selasa, 14 Juli 2020.

Kementerian Keuangan awalnya menginformasikan pembayaran gaji ke-13 pada bulan Desember mendatang. Hal ini belum bisa dipastikan oleh Syakirin, karena kebijakan secara keseluruhan diatur oleh pemerintah pusat. Pihaknya siap kapan saja membayarkan sepanjang ada juknis.

“Kami tidak mungkin keluar dari rel sesuai petunjuk pemerintah pusat. Kami sekarang ini sifatnya menunggu,” ucapnya.

Secara keseluruhan anggaran disiapkan untuk membayar gaji ke-13 sekitar Rp20 miliar sampai Rp25 miliar. Tetapi tergantung dari arahan teknis, karena tahun sebelumnya hanya diberikan tunjangan anak, istri dan tunjangan jabatan tanpa memperoleh tunjangan kinerja daerah (TKD).

Meskipun saat ini memasuki tahun ajaran baru kondisinya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Situasi pandemi anak – anak belum ada yang masuk sekolah. “Kenyataannya kan belum ada anak – anak sekolah di Mataram,” jawabnya.

Salah seorang pegawai di Sekretariat Daerah, Yuli bersyukur pemerintah memberikan gaji ke -13. Penghasilan tambahan tersebut setiap tahun diterima untuk memenuhi kebutuhan atau biaya sekolah anak-anak. “Iya, syukur kalau memang masih ada tahun ini,” jawabnya.

Ibu dua orang anak itu mengaku, tambahan penghasilan itu biasanya digunakan untuk membayar biaya pendidikan di sekolah, pakaian baru atau untuk membeli keperluan sekolah lainnya. Adapun pencairan pada akhir tahun 2020 dinilai tidak masalah sepanjang pemerintah memberikan hak tersebut ke ASN. “Iya ndak apa-apa. Kan bisa ngutang dulu sambil nunggu uangnya cair,” demikian kata dia. (cem)