Kenormalan Baru, Upah Karyawan Diharapkan Kembali Normal

Mataram (Suara NTB) – Memasuki kenormalan baru atau new normal, sejumlah sektor formal maupun informal mulai bergairah. Meski tidak keseluruhan karyawan dipekerjakan akibat aturan pembatasan sesuai protokol kesehatan. Perusahaan harus kembali membayar upah karyawan secara normal.

Dari 1.400 karyawan dirumahkan akibat terdampak Coronavirus Disease, berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram, sekitar 50 persen telah dipanggil bekerja oleh perusahaan. Setengah karyawan kembali bekerja merupakan syarat ditetapkan oleh pemerintah untuk menjaga protokol kesehatan Covid-19.

“Dengan dibukanya hotel, mall dan tempat makanan. Otomatis karyawan sebelumnya dirumahkan kembali dipanggil bekerja,” kata Kepala Disnaker Kota Mataram, Hariadi ditemui di Kantor Walikota Mataram, Rabu, 1 Juli 2020.

Pembatasan karyawan tidak bisa diintervensi. Pemerintah juga melihat dari sisi kemampuan keuangan perusahaan. Berbeda halnya dengan kondisi normal. Perusahaan wajib mempekerjakan karyawan secara keseluruhan. Di samping itu, upah diterima karyawan harus penuh atau sesuai upah minimum kota (UMK) yang telah ditetapkan pemerintah.

Diketahui, pandemi Covid-19 secara tidak langsung berdampak terhadap upah diterima karyawan. Mirisnya, perusahaan memotong 50 persen gaji karyawan. Kondisi kemungkinan sudah disepakati antara karyawan dengan perusahaan.

“Ini yang akan jadi perhatian kita nanti. Kondisi normal gaji karyawan harus dibayar sesuai UMK. Saya tidak perlu sebut perusahaan mana yang memotong gaji karyawan sampai 50 persen,” tegasnya.

Staf di Bidang Hubungan Industrial akan turun memantau aktivitas perusahaan. Hariadi memastikan tidak ada karyawan diberhentikan sepihak di masa pandemi.

Pihaknya rutin berkomunikasi melalui grup media sosial antara human resource departement (HRD) perusahaan di Mataram.  Dengan dibukanya hotel, mall, tempat makan, otomatis karyawan di rumah di panggil.

Pengurangan dari 1.400 bekerja dan kembali bekerja. Pengawasan kita sedang turun dari bidang Hubungan Industrial (HI). Memastikan mereka dipekerjakan kembali akan dilihat komunikasi dengan HRD kita komunikasi maupun dengan manager.

Saat ini, menjadi persoalan adalah warga Kota Mataram yang bekerja di hotel – hotel, kafe dan rumah makan di Senggigi, Kabupaten Lombok Barat belum kembali bekerja.

“Makanya ini yang kita harapkan supaya segera normal. Kalau di Mataram sudah mulai hotel dan rumah makan buka. Nah, yang di Senggigi belum buka sama sekali,” tuturnya.

Kecenderungan kebijakan perusahaan memotong gaji karyawan akan sulit kembali normal. Disnaker akan memantau kondisi keuangan perusahaan. Tidak menutup kemungkinan sanksi akan diberikan ke perusahaan sesuai aturan, sehingga jangan sampai merugikan pekerja. (cem)

perbakin



Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Bangun Digital Payment Ekosistem UMKM, BRI Jalin Kerjasama Layanan Pada Platform...

0
Yogyakarta (suarantb.com) – Dalam rangka memperkuat dan membangun ekosistem UMKM Indonesia, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menginisiasi kerja sama Layanan Digital...

Latest Posts

Bangun Digital Payment Ekosistem UMKM, BRI Jalin Kerjasama Layanan Pada Platform AYO SRC

Yogyakarta (suarantb.com) – Dalam rangka memperkuat dan membangun ekosistem...

80 Mahasiswa Pertukaran Dalam Negeri Belajar di Unisma

Malang (suarantb.com) Universitas Islam Malang menyambut sebanyak 80 mahasiswa...

Bulog Gelontorkan 650 Ribu Ton Beras untuk Operasi Pasar

Jakarta (suarantb.com)–Guna menjalankan fungsi menjaga stabilitas harga pangan khususnya...

Investasi Semakin Mudah, BRI Hadirkan Fitur Pembelian SBN di BRImo

Jakarta (suarantb.com)– Aplikasi Super Apps Digital Banking BRImo milik...

Bupati Dompu Minta Pelaksanaan MTQ Dievaluasi

Dompu (Suara NTB) - Bupati Dompu, H. Kader Jaelani...