Bawaslu Waspadai Modus Baru Politik Uang di Pilkada

0
Ilustrasi Gaji (Pixabay)

Mataram (Suara NTB) – Pelaksanaan kontestasi Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19, membuat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB mewaspadai peluang terjadinya praktik politik uang dengan modus baru, yakni dilakukan dengan pembagian masker di TPS kepada pemilih oleh tim sukses pasangan calon.

“Ini jenis pelanggaran baru yang sangat berpotensi terjadi di Pilkada 9 Desember,” kata Divisi Pengawasan, Pencegahan dan Penindakan Bawaslu NTB, Umar Ahmad Seth, di ruang kerjanya. Oleh sebab itu, jajaran petugas pengawas di TPS perlu jeli dan cermat. Dengan alasan bantu masyarakat pemilih untuk mencegah terjadi penularan Covid-19 di TPS. Para tim sukses calon kada berpeluang memanfatkan celah itu untuk membagikan uang yang diselubungkan dengan pembagian alat perlindung diri (APD) ke masyarakat pemilih.

Seperti misalnya, Masker, Hand Sanitier, Sarung tangan dan lainnya. Dengan kemungkinan berlogo atau gambar paket paslon tersebut. “Itu bisa saja samar diselipkan untuk pemilih,” jelas mantan Anggota KPU Lombok Barat tersebut.

Lebih lanjut dikatakan Umar, dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sudah diatur terkait protap Covid-19. Dengan sudah diatur protap Covid-19, sehingga dipastikan pelaksanaan protap Covid-19 jadi normal baru harus diawasi oleh Bawaslu dalam pelaksanaan Pilkada 2020.

Bawaslu dipastikan akan melakukan pengawasan terhadap sejauhmana protap Covid-19 terlaksana dengan baik di TPS. Misalnya ketersedian APD disiapkan oleh KPU di TPS. “Tentu protap Covid-19 akan jadi objek pengawasan kita,” terangnya.

Dia menambahkan, pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19, membuat petugas penyelenggara Pilkada harus banyak beradaptasi. Pasalnya, kata dia, protap Covid-19 jelas melarang untuk melakukan kampanye pertemuan yang menghadirkan banyak orang.

Maka hampir pasti pertemuan yang sifatnya sangat massif butuh prasyarat, bahkan mungkin bisa jadi tidak dilakukan. “Ini menjadi perhatian kita semua. Intinya masalah ini adalah masalah kita bersama. Tidak mungkin hanya beban penyelanggara dan juga peserta Pilkada,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, dia meminta semua pihak agar beradaptasi dalam penyelenggara Pilkada di tengah pandemi Covid-19. “Mau tidak mau. Kita harus sesuaikan protap Covid-19 ada,” pungkasnya. (ndi)