Pengadaan JPS Tidak Mesti Andalkan APBD

Selong (Suara NTB) – Pengadaan Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang tengah didistribusikan oleh Pemprov NTB dan Pemda Lombok Timur (Lotim) diharapkan tidak hanya mengandalkan anggaran dari APBD. Pengadaan bantuan sosial dalam menghadapi dampak Covid-19 ini harus dilakukan secara gotong royong.

Demikian disampaikan Anggota DPRD NTB, H. Najamudin Moestafa, kepada Suara NTB, Selasa, 19 Mei 2020. Menurutnya, pengadaan JPS saat ini hanya berpatokan pada APBD. Apabila ini dibiarkan berlanjut, negara akan bangkrut, tak terkecuali pemerintah daerah. Untuk itu, semestinya pemerintah menyiasati pengadaan JPS atau paket sembako secara gotong royong, mulai dari presiden, gubernur, bupati hingga kepala desa.

Artinya, selaku pemangku kebijakan terlebih dahulu menyiapkan anggaran pribadi untuk pengadaan paket sembako ini. Begitupun untuk besaran dana yang harus dikeluarkan oleh masing-masing kepala dinas atau para pejabat lainnya sesuai kemampuannya dan tidak asal mengandalkan anggaran dari APBD. Menurutnya, pengadaan paket sembako meskipun merupakan bencana nasional, namun harus ada klasifikasinya.

“Semestinya gotong royong. Per orang sanggupnya mengadakan sembako berapa banyak. Ini harus melibatkan para pejabat. Bukan malah hanya bisa bergantung pada anggaran negara,” kritik Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD NTB ini.

Menanggapi hal ini, Sekda Lotim, Drs. H. M. Juaini Taofik, MAP, bahwa untuk penyaluran sembako perorangan menurutnya sudah dilakukan secara mandiri, karena sesuatu yang bersifat amaliah terutama dari modal sendiri. Bentuk dan momennya lebih baik diserahkan pribadi yang dihajatkan. Biasanya itu disalurkan untuk menjamin keikhlasan dari pemberi.

Sedangkan untuk kebijakan dari kepala daerah untuk mengarahkan masing-masing OPD atau kepala dinas menyanggupi pengadaan sembako secara mandiri, disampaikan sekretaris gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 ini bahwa kebijakan tersebut belum ada. Akan tetapi, dari Korpri menyiapkan 600 paket sembako yang akan disalurkan kepada anggota yang terdampak seperti pasukan kuning penyapu jalan, petugas pemadam kebakaran dan lainnya. (yon)

perbakin



Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Bangun Digital Payment Ekosistem UMKM, BRI Jalin Kerjasama Layanan Pada Platform...

0
Yogyakarta (suarantb.com) – Dalam rangka memperkuat dan membangun ekosistem UMKM Indonesia, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menginisiasi kerja sama Layanan Digital...

Latest Posts

Bangun Digital Payment Ekosistem UMKM, BRI Jalin Kerjasama Layanan Pada Platform AYO SRC

Yogyakarta (suarantb.com) – Dalam rangka memperkuat dan membangun ekosistem...

80 Mahasiswa Pertukaran Dalam Negeri Belajar di Unisma

Malang (suarantb.com) Universitas Islam Malang menyambut sebanyak 80 mahasiswa...

Bulog Gelontorkan 650 Ribu Ton Beras untuk Operasi Pasar

Jakarta (suarantb.com)–Guna menjalankan fungsi menjaga stabilitas harga pangan khususnya...

Investasi Semakin Mudah, BRI Hadirkan Fitur Pembelian SBN di BRImo

Jakarta (suarantb.com)– Aplikasi Super Apps Digital Banking BRImo milik...

Bupati Dompu Minta Pelaksanaan MTQ Dievaluasi

Dompu (Suara NTB) - Bupati Dompu, H. Kader Jaelani...