Rusunawa Balisung Kemungkinan Jadi Tempat Karantina ODP

0
H. Tuwuh (Suara NTB/ist)

Taliwang (Suara NTB) – Pemkab Sumbawa Barat berencana untuk menjadikan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) di Balisung, Kelurahan Menala sebagai tempat karantina warga masyarakat setempat yang masuk dalam kategori Orang Dalam Pemantauan (ODP).

Opsi tersebut sengaja disiapkan Pemkab sebagai salah satu bentuk antisipasi hal yang tidak diinginkan. Terlebih lagi pola isolasi mandiri yang diterapkan sebelumnya dianggap belum optimal, karena masih ada saja ODP yang keluar rumah.

“Kita sudah mulai pikirkan untuk menjadikan Rusunawa Balisung sebagai lokasi karantina warga yang berstatus ODP yang masuk ke KSB. Hal itu sengaja kita lakukan karena selama ini karantina mandiri yang dilakukan oleh masyarakat belum maksimal karena banyak kita temukan sebelum 14 hari mereka sudah keluar rumah dan melakukan pertemuan dengan masyarakat lain. Kami juga akan melengkapi kebutuhan mereka selama di karantina 14 hari,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) H. Tuwuh, S.Ap kepada Suara NTB, Rabu, 1 April 2020.

Dikatakannya, lokasi Rusunawa Balisung sengaja disiapkan oleh Pemerintah lantaran sejak selesai dibangun dua tahun yang lalu belum ada yang menempati. Pihaknya juga sudah melakukan pengecekan terhadap Rusunawa tersebut dan dianggap sangat layak sebagai lokasi karantina.

Untuk itu, dalam waktu dekat ini pihaknya juga berencana untuk menggelar rapat guna membahas masalah ini secara matang. Sehingga pada saat opsi tersebut dilaksanakan tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari dan itu sangat tidak baik jika terjadi.

Selain persiapan-persiapan  tersebut, pihaknya juga akan memberlakukan pemeriksaan secara intens di lapangan terutama di pintu-pintu masuk ke KSB seperti pelabuhan Poto Tano maupun dari Benete. Apalagi saat ini gelombang mudik terutama dari mahasiswa yang kuliah di luar daerah sudah semakin banyak yang pulang kampung. Sehingga jika tidak dipantau secara maksimal dikhawatitkan akan menjadi masalah baru nantinya.

Khusus untuk anak-anak yang pulang dari rantauan, pihaknya berharap supaya orang tua dan perangkat desa bisa memberikan atensi khusus. Salah satunya dengan tidak mengizinkan mereka keluar dari rumah selama 14 hari, jika mereka tetap saja membandel maka petugas desa harus mampu memberikan sanksi tegas meskipun mereka tidak memiliki gejala yang mirip dengan covid-19.

“Peran serta orang tua dan kepala desa dengan memantau anak-anaknya yang baru pulang dari luar daerah harus dimaksimalkan. Sehingga pencegahan Covid-19 di KSB bisa terus dimaksimalkan dengan harapan  kasus tersebut tidak bisa berkembang lagi,” pungkasnya. (ils)